Asosiasi Perbankan Vietnam menerbitkan Kode Etik untuk kegiatan penagihan utang sebagai upaya menyeragamkan standar, meningkatkan transparansi, serta mendorong praktik penagihan yang lebih beradab dan profesional. Kode etik ini juga diharapkan membantu membangun pemahaman dan empati publik terhadap aktivitas perbankan.

Dalam sebuah konferensi, Wakil Presiden sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Vietnam, Dr. Nguyen Quoc Hung, mengatakan penerbitan kode etik menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks beberapa tahun terakhir, terutama saat pandemi Covid-19. Pada periode tersebut, aktivitas kredit berkembang signifikan untuk mendukung perekonomian, namun pada saat yang sama memunculkan tekanan besar dalam penagihan utang karena banyak nasabah—baik individu maupun perusahaan—mengalami kesulitan memenuhi kewajiban finansial.

Dr. Hung menekankan bahwa sektor perbankan Vietnam sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, meliputi undang-undang, dekrit, surat edaran, hingga dokumen panduan. Selain itu, sejak 2019 asosiasi juga telah mengeluarkan standar etika profesional dan kode etik bagi karyawan bank yang telah diterapkan di banyak lembaga kredit. Meski demikian, ia menilai tantangan penagihan utang dalam beberapa tahun terakhir memunculkan kebutuhan akan pedoman yang lebih spesifik.

Menurutnya, ketika nasabah mengalami kebangkrutan, proses penagihan utang kerap menghadapi berbagai kendala. Dalam sejumlah kasus, muncul metode penagihan yang tidak tepat dan di bawah standar, yang kemudian berdampak negatif pada citra industri perbankan.

Dr. Hung juga menyinggung ketentuan hukum yang berlaku saat ini, di mana dalam proses penyusunan Undang-Undang tentang Lembaga Kredit, bank diberikan hak untuk menyita jaminan. Kewenangan ini memungkinkan lembaga kredit memproses aset yang dijaminkan, mengajukan tuntutan hukum, atau mengambil langkah hukum lain untuk menagih utang. Namun, ia menekankan persoalan tidak hanya terletak pada kewenangan, melainkan pada cara pelaksanaannya agar dapat dipahami dan diterima masyarakat.

Berdasarkan berbagai persoalan praktis, Asosiasi Perbankan Vietnam berkoordinasi dengan lembaga terkait dan organisasi internasional, khususnya IFC, untuk menyusun dua dokumen, yakni Buku Panduan Restrukturisasi Utang di Luar Pengadilan dan Kode Etik untuk Kegiatan Penagihan Utang.

Wakil Ketua Komite Penyusun Kode Etik, Nguyen Hung Quang, menjelaskan bahwa kode etik ini diterbitkan untuk menyatukan standar dan membimbing perilaku lembaga kredit dalam proses penagihan utang. Tujuannya adalah memastikan hak dan kepentingan sah lembaga kredit serta nasabah tetap terlindungi, sekaligus membatasi risiko dan meningkatkan reputasi serta citra sistem perbankan. Dokumen tersebut disusun melalui sejumlah putaran konsultasi dengan melibatkan berbagai instansi, organisasi, dan ahli, lalu resmi diterbitkan pada 31 Maret 2026.

Kode Etik yang terdiri dari tiga bab dan 11 pasal itu mengatur ruang lingkup penerapan, prinsip-prinsip penagihan utang, serta standar perilaku khusus untuk klien individu dan institusional. Penekanannya mencakup kepatuhan terhadap hukum, penghormatan atas hak dan kepentingan sah klien, kerahasiaan informasi, serta perlindungan citra lembaga kredit.

Dalam pelaksanaannya, staf penagihan dituntut bekerja secara hormat dan transparan, memberikan informasi yang lengkap, serta mematuhi ketentuan kontrak. Kode etik juga melarang keras tindakan seperti mengancam, melecehkan, memberikan informasi palsu, atau melanggar privasi klien.

Selain itu, kode etik mengatur tanggung jawab pengelolaan dana hasil penagihan utang, dengan persyaratan transparansi, penggunaan yang tepat, serta pencegahan keuntungan pribadi. Organisasi anggota juga diminta menerapkan, memantau, dan menangani pelanggaran, serta berkoordinasi satu sama lain agar proses penagihan berjalan harmonis dan menghindari konflik. Berdasarkan kode etik tersebut, setiap organisasi dapat menyusun aturan internal yang sesuai untuk menstandardisasi praktik penagihan secara profesional, beradab, dan sesuai hukum.

Dari sisi pelaku usaha, Ketua Klub Keuangan Konsumen sekaligus Wakil Direktur Jenderal HD Saison Finance Company Limited, Nguyen Dinh Duc, menyatakan penagihan utang merupakan komponen penting untuk menjaga keberlanjutan sistem kredit dalam pengembangan pasar keuangan konsumen. Namun, ia mengakui bidang ini sensitif dan rentan menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama bila standar penerapan antar entitas tidak konsisten.

Menurut Duc, penerbitan kode etik tidak hanya menetapkan kerangka perilaku, tetapi juga diarahkan untuk membentuk ulang pendekatan industri menuju transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas yang lebih kuat. Ia menilai penerapan kode etik semestinya dipahami sebagai proses standardisasi yang tersinkronisasi di seluruh industri, baik dari sisi regulasi maupun pemahaman dan praktik.

Ia juga menyoroti perlunya kejelasan lebih lanjut dalam mengubah prinsip umum menjadi penerapan yang spesifik, serta menyeimbangkan efektivitas penagihan dengan standar etika. Dalam pandangannya, efektivitas penagihan bukan ditentukan oleh peningkatan frekuensi kontak, melainkan oleh pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing, pengelolaan konteks interaksi, dan pembatasan dampak yang tidak perlu. Ia menambahkan bahwa standar perilaku tidak hanya soal “melakukan hal yang benar”, tetapi juga bagaimana nasabah menerimanya, sehingga dibutuhkan fleksibilitas dalam menangani keluhan, perselisihan, atau kesulitan nasabah.

Duc menegaskan nilai kode etik akan ditentukan oleh konsistensi penerapannya, yang menurutnya perlu didukung pemahaman terstandarisasi, penguatan kontrol, serta penerapan teknologi secara bertahap untuk meningkatkan efisiensi operasional dan membangun citra sektor keuangan yang transparan, profesional, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Dr. Hung menekankan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada lembaga kredit. Peminjam juga diminta menyadari pentingnya memenuhi kewajiban finansial. Ia menilai tidak dapat diterima apabila nasabah yang mampu membayar memilih tidak membayar, sengaja menunda, atau menciptakan perselisihan untuk menunda pembayaran.