Organisasi nonprofit Demokrasi Digital yang berfokus pada perlindungan kualitas demokrasi resmi diluncurkan pada Senin (kemarin). Dalam peluncuran tersebut, Demokrasi Digital menunjuk tiga advisor, yakni Titi Anggraini, Meidy Fitranto, dan Emmy Samira.
Titi Anggraini merupakan pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dengan pengalaman penelitian lebih dari 23 tahun. Meidy Fitranto adalah CEO Nodeflux, perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia. Sementara Emmy Samira dikenal sebagai praktisi media dan strategi pemerintahan yang aktif lebih dari 10 tahun.
Pendiri Demokrasi Digital, Stela Nau, mengatakan ketiganya memiliki keahlian berbeda, namun memiliki perhatian yang sama untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Stela dalam acara peluncuran di Dia.lo.gue, Jakarta Selatan.
Menurut Stela, Demokrasi Digital berangkat dari keresahan dan keingintahuan mengenai bagaimana teknologi memengaruhi kualitas partisipasi publik di ekosistem yang kian bersifat hybrid. Ia menilai ruang online dan offline tidak lagi dapat dipisahkan sebagai dua ekosistem berbeda, melainkan telah menjadi satu realitas dalam kehidupan manusia.
Stela juga menyoroti pengaruh dunia digital terhadap pilihan hidup masyarakat sehari-hari, termasuk dalam ranah sosial, budaya, hingga politik. Mengacu pada data tahun 2024, ia menyebut 74% masyarakat di dunia, termasuk Indonesia, tidak percaya pada kualitas wakil rakyat yang mereka pilih.
Selain itu, Stela menyampaikan bahwa hampir lebih dari setengah populasi warga di 24 negara merasa tidak ada, atau mungkin hanya satu partai politik, yang dapat mewakili kepentingan mereka.
Dalam kesempatan yang sama, advisor Demokrasi Digital Titi Anggraini menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik dan bernegara. Menurutnya, partisipasi diperlukan untuk memastikan hak-hak dasar warga terpenuhi dan prosedur serta norma dalam negara hukum diberlakukan secara setara.
Titi menilai pembahasan mengenai demokrasi Indonesia semakin penting, terutama di era perkembangan teknologi yang sangat cepat. Ia mengatakan teknologi dapat berkontribusi dalam memperkuat aktivisme warga dalam sistem demokrasi.
“Demokrasi membutuhkan pemilih yang terinformasi dengan baik agar bisa membuat keputusan politik secara benar dan bermakna,” kata Titi. Ia menambahkan, teknologi diyakini dapat menjadi instrumen untuk membuat warga lebih berdaya dan memiliki posisi tawar, sekaligus menjadi medium kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
