DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar kegiatan Pendidikan Politik dan Pengaderan sebagai upaya memperkuat mental kader agar semakin loyal dan berkomitmen memperjuangkan partai pada Pemilu 2024. Sejumlah fungsionaris dan pengurus partai turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Ketua DPD Partai Golkar NTB, H Mohan Roliskana, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari amanat undang-undang. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyebutkan salah satu fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik.
Menurut Mohan, pendidikan politik diharapkan menjadi sarana pembelajaran tidak hanya bagi kader, tetapi juga bagi masyarakat luas agar dapat memahami politik serta menyadari hak dan kewajibannya.
Ia menilai pelaksanaan pendidikan politik secara maksimal dan sesuai esensinya dapat berdampak positif bagi masyarakat. Secara umum, pendidikan politik dan pengaderan ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dalam menentukan pilihan politik, termasuk memilih kandidat yang dinilai benar dan tulus dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Mohan juga mengingatkan adanya konsekuensi apabila partai politik tidak proaktif membangun sensitivitas politik. Salah satunya, kata dia, adalah menurunnya partisipasi publik dalam pemilihan umum yang dapat memicu kondisi politik tidak sehat dan meningkatkan angka golput.
Ia menegaskan Partai Golkar tidak menginginkan penurunan partisipasi tersebut. Melalui kegiatan pendidikan politik dan pengaderan, Golkar berupaya mendorong sensitivitas politik masyarakat dari waktu ke waktu, sejalan dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Dalam ketentuan itu, lanjut Mohan, ditekankan pentingnya proses pembelajaran dan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara melalui pendidikan politik, dengan harapan terwujudnya tatanan demokrasi yang sehat dan lebih baik pada masa mendatang.
