Dinas Pajak Kota Hanoi menerapkan berbagai solusi untuk mendukung rumah tangga pelaku usaha dalam peralihan dari sistem pajak sekaligus (pajak tetap) ke skema deklarasi berdasarkan pendapatan aktual. Langkah ini ditujukan untuk memastikan transparansi, keadilan, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Isu tersebut dibahas dalam program berita khusus “Dari pajak sekaligus ke deklarasi: Hanoi pelopor dalam mendampingi rumah tangga bisnis” yang disiarkan Kantor Berita dan Penyiaran Hanoi pada malam 14 April.

Menurut penilaian yang disampaikan dalam program itu, perubahan mekanisme pajak tidak hanya berdampak pada cara pembayaran, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir pengelolaan usaha rumah tangga. Dari yang sebelumnya mengandalkan pencatatan manual dan pengalaman, banyak pelaku usaha kini mulai beroperasi berbasis data melalui penggunaan faktur elektronik, perangkat lunak penjualan, dan platform pembayaran digital.

Peralihan ini dinilai penting karena transparansi arus kas dan pencatatan pendapatan-pengeluaran yang lebih lengkap memungkinkan pemenuhan kewajiban pajak secara lebih akurat. Pada saat yang sama, pelaku usaha memiliki landasan untuk mengelola operasional secara lebih sistematis dan mendekati model bisnis modern.

Namun, Wakil Kepala Dinas Pajak Kota Hanoi Nguyen Tien Minh menilai transformasi tersebut masih memerlukan penyelesaian sejumlah tantangan, terutama terkait dukungan teknis, perubahan kebiasaan, dan peningkatan kapasitas digital pemilik usaha. Ia juga menyoroti adanya bimbingan dan dukungan yang kuat dari otoritas terkait dalam kegiatan komunikasi dan pendampingan.

Dalam kerangka dukungan kebijakan, Departemen Pajak disebut telah menyarankan Komite Rakyat Hanoi untuk mengeluarkan keputusan pembentukan Komite Pengarah konversi rumah tangga bisnis dari sistem pajak sekaligus ke sistem pajak berbasis deklarasi. Wakil Ketua Komite Rakyat Hanoi ditunjuk sebagai Ketua Komite Pengarah, dengan keterlibatan perwakilan berbagai departemen, lembaga, dan pemerintah daerah.

Menjelang fase implementasi pada 2026 dan persiapan periode deklarasi pajak pertama pada April, Dinas Pajak Kota menilai diperlukan kampanye selama 56 hari mengingat skala sekitar 350.000 rumah tangga bisnis dengan ragam jenis usaha. Kampanye itu berlangsung dari 10 Maret hingga 4 Mei, mencakup berbagai kegiatan otoritas pajak di semua tingkatan.

Di antaranya, Dinas Pajak Kota Hanoi menyelenggarakan konferensi pelatihan serta dialog kebijakan pajak secara luring dan daring yang disiarkan melalui halaman penggemar dan platform media sosial. Kegiatan tersebut disebut menjangkau sekitar 23.800 orang dan menghasilkan 4.500 interaksi.

Bentuk kolaborasi lain yang disebut sebagai aspek baru adalah kerja sama di TikTok bersama Komite Rakyat Kelurahan Hoan Kiem dan Dinas Pajak (Cabang 1). Selain itu, materi promosi di Hanoi didigitalisasi dan didistribusikan melalui Zalo. Hingga saat ini, 97% rumah tangga pelaku usaha dilaporkan telah bergabung dalam grup Zalo bertingkat—dari level akar rumput hingga manajemen—untuk memantau perkembangan, kesulitan, dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha.

Nguyen Tien Minh juga menyampaikan bahwa Hanoi menetapkan perlunya pemanfaatan teknologi karena skala rumah tangga bisnis yang besar dapat membuat sumber daya manusia tidak mencukupi. Dinas Pajak Kota Hanoi disebut telah bereksperimen dengan solusi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk rumah tangga bisnis dan perorangan, serta akan segera mengoperasikannya secara resmi.

Menurutnya, sistem AI tersebut dirancang berperan layaknya petugas pajak 24 jam, yang tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga memandu perjalanan kepatuhan—mulai dari mengidentifikasi kewajiban, menyarankan deklarasi, mengisi data deklarasi secara otomatis, hingga mengingatkan penyampaian deklarasi dan memberi peringatan risiko keterlambatan.

Dalam kesempatan yang sama, Nguyen Thi Cuc—mantan Wakil Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak dan Presiden Asosiasi Konsultan Pajak Vietnam—menekankan pentingnya pergeseran dari pendekatan “berprestasi melalui pengalaman” menuju “berprestasi melalui data” bagi masa depan sektor usaha rumah tangga. Ia menilai, di era digital, sektor perpajakan tengah mengalami transformasi dari mekanisme pajak tetap tradisional menuju deklarasi mandiri berdasarkan pendapatan aktual.

Ia menyebut, alih-alih prosedur penilaian pajak lokal yang rumit, rumah tangga bisnis didorong melaporkan pajak secara sukarela berdasarkan arus kas, agar pajak terutang mencerminkan kondisi usaha sebenarnya. Untuk meningkatkan efisiensi, otoritas pajak juga disebut berupaya menghubungkan basis data dengan sistem rekening bank, dengan tujuan pengelolaan komprehensif 100% rekening yang terkait dengan kegiatan produksi dan bisnis.

Cuc menambahkan, penerapan AI tidak hanya membantu otoritas pajak meninjau pendapatan secara lebih akurat, tetapi juga mendukung pelaku usaha mengelola keuangan secara transparan dan meningkatkan kapasitas manajemen. Berbasis data digital, rumah tangga bisnis dapat memilih metode pembayaran pajak yang dinilai optimal atau beralih ke model usaha guna memanfaatkan insentif pajak dan biaya.

Terkait transparansi pendapatan melalui faktur elektronik serta dukungan perangkat lunak penjualan dan pembayaran digital, Nguyen Tien Minh menyatakan bahwa data kian berperan kunci dalam pembangunan pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Bagi otoritas pajak, pembentukan basis data besar yang terhubung dan dapat dibagikan dengan kementerian, sektor, bank, dan pelaku usaha dinilai meningkatkan efisiensi pengelolaan.

Ia menjelaskan, otoritas pajak dapat memberikan peringatan dan dukungan sejak tahap persiapan deklarasi untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kepatuhan. Jika setelah pendampingan pelaku usaha tetap tidak patuh, otoritas pajak disebut memiliki data yang cukup untuk menyelidiki dan menindak sesuai hukum.

Dari sisi pelaku usaha, transparansi pencatatan pendapatan, pengeluaran, dan arus kas disebut membuat pengelolaan bisnis lebih mudah dan lebih ilmiah. Kondisi ini juga dinilai menjadi syarat penting untuk mengakses kredit serta memperluas skala produksi dan usaha. Selain itu, penerapan alat digital seperti faktur elektronik, perangkat lunak penjualan, dan pembayaran nontunai dipandang sebagai “uji coba” untuk meningkatkan kemampuan manajemen secara bertahap, sekaligus membangun fondasi menuju transformasi menjadi model korporasi ketika memungkinkan.

Nguyen Tien Minh menegaskan, transparansi dan digitalisasi bukan semata persyaratan pengelolaan, melainkan juga peluang bagi usaha rumah tangga untuk berkembang lebih berkelanjutan, profesional, dan terintegrasi lebih dalam ke ekonomi digital.