Dinas Pajak Kota Hanoi menerapkan sejumlah langkah untuk mendukung rumah tangga pelaku usaha dalam peralihan dari skema pajak sekaligus ke sistem deklarasi berdasarkan pendapatan aktual. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat transparansi, keadilan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Isu tersebut dibahas dalam program berita khusus “Dari pajak sekaligus ke deklarasi: Hanoi pelopor dalam mendampingi rumah tangga bisnis” yang disiarkan Kantor Berita dan Penyiaran Hanoi pada 14 April.
Sejumlah penilaian menyebut, perubahan skema pajak ini tidak hanya mengubah cara pembayaran pajak, tetapi juga mendorong pergeseran pola pikir pengelolaan usaha rumah tangga. Dari yang sebelumnya mengandalkan pencatatan manual dan pengalaman, sebagian pelaku usaha mulai beralih menggunakan data melalui faktur elektronik, perangkat lunak penjualan, dan platform pembayaran digital.
Peralihan tersebut dinilai penting karena ketika arus kas semakin transparan serta pendapatan dan pengeluaran dapat dilacak, pelaku usaha tidak hanya dapat memenuhi kewajiban pajak secara lebih akurat, tetapi juga memiliki dasar untuk mengelola operasional secara lebih sistematis dan mendekati praktik bisnis modern.
Wakil Kepala Dinas Pajak Kota Hanoi, Nguyen Tien Minh, menyatakan transformasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dukungan teknis, perubahan kebiasaan, dan peningkatan kapasitas digital pemilik usaha. Ia juga menyoroti peran bimbingan dan dukungan dari Direktorat Jenderal Pajak (Kementerian Keuangan) dalam kegiatan komunikasi dan pendampingan.
Dalam rangka memperkuat pelaksanaan, Departemen Pajak mendorong Komite Rakyat Hanoi mengeluarkan keputusan pembentukan Komite Pengarah konversi rumah tangga bisnis dari pajak sekaligus ke pajak berbasis deklarasi. Komite tersebut dipimpin Wakil Ketua Komite Rakyat Hanoi dan melibatkan perwakilan berbagai departemen, lembaga, serta pemerintah daerah.
Memasuki fase implementasi pada 2026 dan menjelang periode deklarasi pajak pertama pada April, Dinas Pajak Kota menilai diperlukan kampanye selama 56 hari mengingat skala yang besar, yakni sekitar 350.000 rumah tangga bisnis dengan beragam jenis usaha. Kampanye berlangsung dari 10 Maret hingga 4 Mei, mencakup berbagai kegiatan otoritas pajak di semua tingkatan.
Selama periode tersebut, Dinas Pajak Kota Hanoi menggelar konferensi pelatihan serta dialog kebijakan pajak secara luring dan daring yang disiarkan melalui halaman penggemar dan platform media sosial. Kegiatan ini disebut menjangkau sekitar 23.800 orang dan menghasilkan 4.500 interaksi.
Hanoi juga menguji bentuk kolaborasi di TikTok bersama Komite Rakyat Kelurahan Hoan Kiem dan Dinas Pajak (Cabang 1). Selain itu, materi promosi didigitalisasi dan disalurkan melalui Zalo. Hingga kini, 97% rumah tangga pelaku usaha telah bergabung dalam grup Zalo berjenjang dari tingkat akar rumput hingga manajemen untuk memantau perkembangan serta kendala yang muncul.
Nguyen Tien Minh mengatakan, karena jumlah rumah tangga bisnis sangat besar sementara sumber daya manusia berpotensi tidak mencukupi, Hanoi menilai teknologi perlu dimanfaatkan. Ia menyebut Dinas Pajak Kota Hanoi telah bereksperimen dengan solusi berbasis AI untuk rumah tangga bisnis dan perorangan, serta akan segera mengoperasikan sistem tersebut secara resmi.
Menurutnya, sistem AI itu dirancang berfungsi layaknya petugas pajak 24 jam sehari. Fungsinya mencakup pemberian jawaban dan panduan kepatuhan, mulai dari membantu mengidentifikasi kewajiban, menyarankan deklarasi, mengisi data deklarasi secara otomatis, hingga mengingatkan tenggat penyampaian dan memperingatkan risiko keterlambatan.
Dalam kesempatan yang sama, Nguyen Thi Cuc—mantan Wakil Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak sekaligus Presiden Asosiasi Konsultan Pajak Vietnam—menekankan pentingnya pergeseran dari “berprestasi melalui pengalaman” ke “berprestasi melalui data” bagi masa depan sektor usaha rumah tangga. Ia menyampaikan bahwa di era digital, sektor perpajakan tengah bergerak dari mekanisme pajak tetap tradisional menuju deklarasi mandiri berbasis pendapatan aktual.
Ia menjelaskan, rumah tangga bisnis didorong melaporkan pajak secara sukarela berdasarkan arus kas agar besaran pajak mencerminkan kondisi usaha sebenarnya. Untuk meningkatkan efisiensi, otoritas pajak juga berupaya menghubungkan basis data dengan sistem rekening bank dengan target pengelolaan komprehensif 100% rekening yang terkait kegiatan produksi dan bisnis.
Nguyen Thi Cuc menilai penerapan AI tidak hanya membantu otoritas pajak meninjau pendapatan lebih akurat, tetapi juga mendukung rumah tangga bisnis mengelola keuangan secara transparan dan meningkatkan kapasitas manajemen. Dengan data digital, pelaku usaha dapat memilih metode pembayaran pajak yang dianggap optimal atau beralih ke model bisnis untuk memanfaatkan insentif pajak dan biaya.
Terkait transparansi pendapatan melalui faktur elektronik serta peran perangkat lunak penjualan dan pembayaran digital, Nguyen Tien Minh menyatakan data semakin penting dalam pembangunan pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Bagi otoritas pajak, pembangunan basis data besar yang terhubung dan dapat dibagikan dengan kementerian, sektor, bank, dan pelaku usaha dinilai dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan.
Ia menambahkan, otoritas pajak dapat memberikan peringatan dan dukungan sejak tahap persiapan deklarasi untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kepatuhan. Jika setelah pendampingan pelaku usaha tetap tidak patuh, otoritas pajak disebut memiliki data yang cukup untuk menyelidiki dan menangani sesuai ketentuan hukum.
Dari sisi pelaku usaha, pencatatan pendapatan, pengeluaran, dan arus kas yang transparan dinilai memudahkan pengelolaan bisnis secara lebih ilmiah. Transparansi tersebut juga disebut menjadi syarat penting untuk mengakses kredit dan memperluas skala produksi maupun usaha. Selain itu, penggunaan alat digital seperti faktur elektronik, perangkat lunak penjualan, dan pembayaran nontunai dipandang sebagai tahapan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan menjadi fondasi bagi transformasi ke model korporasi ketika memungkinkan.
Nguyen Tien Minh menegaskan, transparansi dan digitalisasi bukan hanya tuntutan pengelolaan, tetapi juga peluang bagi usaha rumah tangga untuk berkembang lebih berkelanjutan, profesional, dan terintegrasi ke dalam ekonomi digital.
