Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua dan Aceh, serta Dana Keistimewaan (Danais) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penegasan itu disampaikan Tito dalam keterangan resmi saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Tito menyampaikan, meski sejumlah indikator makro pembangunan di wilayah penerima dana—seperti pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)—menunjukkan tren positif, perbaikan tata kelola administrasi tetap menjadi perhatian utama. Ia menilai pemanfaatan dana yang tepat sasaran hanya dapat dicapai melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terbuka sehingga dapat dikontrol bersama.
“Dana Otsus (kalau) betul-betul terpakai untuk hal yang sangat riil ini akan sangat bagus sekali, karena kita bisa mengontrol, pengawasan semua pihak,” ujar Tito di hadapan anggota Komisi II DPR RI.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyoroti perlunya percepatan implementasi di Tanah Papua melalui perbaikan mekanisme persyaratan penyaluran. Sementara untuk Provinsi Aceh, ia menekankan penguatan pada aspek kewenangan dan kelembagaan agar kendala dalam perencanaan serta eksekusi anggaran di lapangan dapat diminimalkan. Pemerintah pusat, melalui kementerian terkait, disebut berkomitmen memberikan pendampingan secara intensif.
Di sisi lain, Tito mengapresiasi pelaksanaan Dana Keistimewaan di DIY yang mencatat tingkat penyerapan di atas 95 persen. Ia menilai DIY dapat menjadi contoh karena didukung kualitas sumber daya manusia dan tata kelola yang baik.
Tito turut menyinggung inisiatif Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait pelabelan khusus pada program yang didanai Danais, seperti Teras Malioboro dan becak listrik. Menurut Tito, pelabelan tersebut menjadi bentuk transparansi kepada publik yang efektif.
“Kita melihat bahwa Yogya ini bisa menjadi model bagaimana Dana Otsus, Dana Kekhususan, Dana Keistimewaan itu riil betul-betul memberikan manfaat dan terbuka, transparan,” ujar Tito.
