Jakarta — Pakar geopolitik Universitas Muhammadiyah Indonesia, Rasminto, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam politik adu domba menyusul peristiwa penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada Kamis (12/3) malam.
Rasminto menilai peristiwa tersebut merupakan kejahatan serius yang harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Ia juga mengingatkan bahwa tuduhan maupun spekulasi yang mengaitkan institusi negara tanpa dasar yang jelas dapat merusak kohesi nasional dan berpotensi memicu konflik sosial.
Menurut Rasminto, dalam perspektif geopolitik dan perang informasi modern, peristiwa sensitif kerap dimanfaatkan untuk membangun narasi yang dapat memecah belah masyarakat. Karena itu, publik diminta berhati-hati agar tidak terseret dalam upaya adu domba melalui arus informasi yang beredar.
Ia menyoroti beredarnya foto di media sosial yang diklaim sebagai identitas pelaku sekaligus anggota intelijen militer. Rasminto menyebut gambar tersebut bukan data autentik mengenai identitas pelaku yang sebenarnya.
Ia merujuk keterangan resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menyatakan gambar itu merupakan hasil manipulasi digital dan diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan.
Rasminto menilai penyebaran gambar hasil rekayasa digital yang kemudian dijadikan dasar untuk menuding institusi tertentu dapat membentuk opini yang menyesatkan publik. Ia juga menyayangkan adanya tuduhan yang diarahkan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa bukti.
Menurutnya, narasi semacam itu bukan hanya menyakitkan bagi prajurit TNI yang selama ini mengabdi kepada negara, tetapi juga berpotensi merusak kemanunggalan TNI dan rakyat yang selama ini menjadi fondasi pertahanan nasional.
Rasminto menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap perkara pidana harus diselesaikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif. Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum hasil investigasi resmi diumumkan.
Ia juga mengimbau publik memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional serta menahan diri dari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Rasminto mengingatkan politik adu domba memiliki jejak dalam sejarah Indonesia sebagai cara untuk melemahkan persatuan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kewarasan publik di tengah derasnya arus informasi digital, sembari menunggu fakta hukum terungkap.
