Presiden Prabowo Subianto dinilai tetap kukuh mempertahankan keanggotaan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP), sebuah forum yang disebut sebagai inisiatif perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sikap tersebut muncul di tengah desakan publik yang kian keras agar Indonesia keluar, atau setidaknya menangguhkan keanggotaan, karena kehadiran Indonesia dikhawatirkan justru melegitimasi agenda Barat yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif dan komitmen historis Indonesia terhadap Palestina.
Prabowo menyatakan keikutsertaan Indonesia di BoP dimaksudkan untuk membuat perjuangan bagi Palestina lebih efektif. Pernyataan itu disampaikan saat bertemu kelompok Islam di Jakarta pada awal Maret 2026. Ia juga menegaskan Indonesia akan menarik diri jika forum tersebut tidak memberi manfaat bagi Palestina dan kepentingan nasional.
Pemerintah menilai langkah ini sebagai diplomasi yang pragmatis dan strategis. Dengan berada di dalam forum, Indonesia disebut dapat mendorong akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, ikut menentukan arah rekonstruksi pascakonflik, serta memastikan proses perdamaian tidak sepenuhnya dikendalikan kepentingan satu pihak. Pemerintah juga berargumen bahwa “bermain dari dalam” lebih efektif ketimbang mengkritik dari luar, dan menilai keikutsertaan itu selaras dengan prinsip bebas-aktif karena memungkinkan Indonesia berperan dalam mendorong solusi dua negara dan perdamaian di Gaza.
Namun, setelah serangan AS-Israel ke Iran yang memperburuk konflik di Timur Tengah, sejumlah pihak memandang BoP tidak lagi menjadi ruang netral. Forum tersebut dinilai semakin tampak sebagai instrumen politik yang didominasi Trump dan cenderung pro-Israel.
Gelombang penolakan juga terlihat di jalanan. Pada 4 Maret 2026, Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia mengirim surat terbuka ke Istana yang mendesak Prabowo keluar dari BoP dan menghentikan rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza. Aksi berlanjut pada 6 Maret 2026 saat massa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI dengan tuntutan “Indonesia Out of BoP” serta penolakan pengiriman pasukan TNI. Sehari setelahnya, 7 Maret 2026, aksi “Weekend of Resistance” digelar di kawasan Monas, Jakarta, dihadiri perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk Universitas Indonesia, dengan spanduk bertuliskan “No Troops for Gaza” dan “Tolak BoP”.
Penolakan publik juga didorong penilaian bahwa forum tersebut belum menunjukkan hasil konkret bagi Gaza. Sejumlah pihak menilai BoP berpotensi menjadi kedok agenda stabilisasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara penderitaan warga Palestina dinilai belum menunjukkan perbaikan berarti.
Di tengah polemik, isu kontribusi finansial sebesar US$1 miliar yang sempat beredar dibantah Prabowo. Dalam laporan Channel News Asia pada 23 Maret 2026, Prabowo menegaskan Indonesia tidak pernah berjanji menyumbang dana tersebut. Menurutnya, komitmen Indonesia terbatas pada rencana pengiriman pasukan perdamaian yang kemudian ditunda akibat eskalasi perang dengan Iran. Meski demikian, informasi yang dinilai tidak transparan pada fase awal keikutsertaan tetap memicu kemarahan publik, terutama ketika pemerintah juga menghadapi pemangkasan anggaran domestik, termasuk untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Di tingkat elite politik, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan sinyal bahwa Indonesia dapat meninggalkan BoP jika tidak ada kemajuan nyata bagi Palestina. Pernyataan itu mencerminkan kekhawatiran sebagian kalangan terhadap potensi penyimpangan dari prinsip politik luar negeri Indonesia. Sementara itu, Prabowo tetap menyatakan Indonesia akan keluar jika forum tidak menguntungkan Palestina dan kepentingan nasional. Hingga akhir Maret 2026, belum ada langkah konkret penarikan diri, meski diskusi BoP disebut sedang ditangguhkan akibat situasi politik yang memanas.
Perdebatan mengenai BoP turut menyentuh isu konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal anti-kolonialisme dan vokal mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional, termasuk melalui resolusi-resolusi di PBB. Kritik juga mengemuka terkait rencana awal pengiriman hingga 8.000 pasukan perdamaian untuk International Stabilization Force (ISF) di Gaza yang kemudian ditunda. Rencana tersebut dinilai menuai keberatan karena dianggap tergesa-gesa dan minim konsultasi publik.
Hingga kini, pemerintah tetap mempertahankan argumen bahwa keterlibatan dari dalam forum lebih efektif. Namun, di sisi lain, desakan evaluasi mendalam—termasuk opsi keluar dari BoP—terus menguat dari berbagai kelompok masyarakat. Polemik ini menempatkan pemerintah pada tuntutan untuk memperjelas manfaat, mekanisme, serta transparansi kebijakan terkait BoP, di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.
