JAKARTA — Pimpinan Pusat Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PP PRIMA DMI) menggelar diskusi publik bertajuk “Urgensi Kebebasan Sipil untuk Masa Depan Demokrasi Indonesia” di Kedai Aceh Bang Johny, Kalibata, Jakarta, Sabtu (2/5/2026). Forum ini berlangsung bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, yakni pakar hukum tata negara Feri Amsari, pakar ekonomi politik Prof. Anthony Budiawan, akademisi politik Universitas Nasional Prof. Dr. TB Massa Djafar, serta Sekretaris Jenderal PP PRIMA DMI Afandi Ismail Hasan. Kegiatan itu juga dihadiri mahasiswa, akademisi, aktivis, hingga masyarakat sipil.
Forum berjalan dinamis dengan beragam kritik terhadap kondisi politik dan ekonomi nasional, terutama menyangkut kebebasan sipil, kualitas elite politik, dominasi oligarki, serta arah kebijakan pembangunan.
Dalam pemaparannya, Feri Amsari menyoroti kebijakan pemerintah, khususnya terkait target swasembada pangan yang dinilainya tidak realistis. “Mustahil swasembada pangan terjadi dalam waktu cepat. Indonesia masih impor beras, bawang putih dan berbagai kebutuhan pangan lainnya dari negara lain,” kata Feri.
Ia juga menyinggung target yang disebutnya berasal dari pemerintah sendiri. “Kalau target Kementan saja 2029, lalu sekarang mau dipercepat dari empat tahun menjadi satu tahun, itu tidak mungkin terjadi,” ujarnya.
Selain isu pangan, Feri menekankan penguatan kebebasan sipil sebagai fondasi demokrasi. Dalam sesi tanya jawab, ia menyatakan presiden seharusnya dapat memastikan demokrasi berjalan dengan sebaik-baiknya. “Mahasiswa harus kembali pada khitahnya seperti pada masa 98,” tegasnya.
Feri juga menilai ruang diskusi publik perlu dijaga agar tetap inklusif dan aspiratif. “Ruang diskusi publik bisa menjadi legitimate jika bersifat inklusif, transparan, dan aspiratif, di mana suara masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam kebijakan. Jika tidak, maka diskusi akan berubah menjadi bentuk resistensi karena publik merasa diabaikan,” jelasnya.
Sementara itu, Prof. Anthony Budiawan menyoroti kualitas elite politik dan menguatnya pengaruh oligarki dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menilai partai politik memiliki peran strategis dalam mencetak pemimpin berkualitas. “Partai politik harusnya menjadi agen dalam mencetak elite politik yang memenuhi kualifikasi agar bisa memajukan negeri,” katanya.
Menurut Anthony, demokrasi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai. “Demokrasi tidak akan berjalan dengan sebaik-baiknya jika tidak ditopang SDM atau aktor politik yang memenuhi kualifikasi dan kemampuan mumpuni untuk memajukan negeri,” ujarnya.
Ia juga mengkritik dominasi oligarki di berbagai sektor. “Oligarki menguasai hukum dan politik untuk mendapatkan sumber daya ekonomi dan terus memperkaya segelintir orang,” tegasnya. Meski demikian, Anthony mendorong generasi muda untuk tetap memiliki harapan. “Harus optimis, bahkan sangat optimis, jika dilakukan revolusi besar-besaran terhadap sifat buruk yang tertanam dalam sistem politik di Indonesia,” katanya.
Pandangan kritis turut disampaikan Prof. Dr. TB Massa Djafar. Ia menilai Indonesia belum mampu keluar dari ketergantungan pada sumber daya alam. “Indonesia sampai hari ini belum menjadi negara industri. Kita masih tergantung pada sumber daya alam,” ujarnya.
TB Massa Djafar menekankan kebangkitan Indonesia ditentukan oleh kualitas kepemimpinan nasional. “Kalau Indonesia mau bangkit, pertama harus ada pemimpin yang kuat dan tegas,” katanya. Ia juga menyebut oligarki sebagai penghambat utama demokrasi yang sehat. “Selama oligarki masih rakus, tidak akan ada demokrasi yang bagus,” tegasnya.
Ia menilai akar persoalan bangsa berada pada elite kekuasaan. “Sumber masalah ada pada yang memegang kekuasaan,” ujarnya. Dalam konteks demokrasi, ia menekankan pentingnya kebebasan sipil dan keberlanjutan pemilu. “Kebebasan sipil harus full. Pemilu harus tetap berjalan sebagai jalan demokrasi,” katanya.
Namun, ia mengkritik praktik demokrasi saat ini belum mampu menjawab persoalan mendasar rakyat. “Rakyat susah, pengangguran dan kesusahan sampai sekarang tidak bisa diselesaikan dengan cara demokrasi,” ujarnya. Ia juga menyampaikan pernyataan tegas terkait kebutuhan perubahan besar. “Indonesia harus ada revolusi,” ucapnya.
Dari pihak penyelenggara, Ketua Umum PP PRIMA DMI Munawar Khalil menegaskan pentingnya peran umat, khususnya generasi muda masjid, dalam menjaga arah demokrasi agar berpihak pada keadilan dan kemaslahatan publik. “Kebebasan sipil bukan hanya isu politik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan,” ujarnya.
Munawar mendorong masjid dan organisasi kepemudaan Islam menjadi ruang edukasi serta pembinaan kesadaran kritis umat terhadap persoalan bangsa. Ia juga mengajak generasi muda agar tidak apatis dan tetap aktif mengawal kebijakan publik secara konstruktif dan beradab. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus ditopang nilai etika, kejujuran, dan keberpihakan kepada rakyat, agar tidak menjadi alat kekuasaan segelintir elite.
Sekretaris Jenderal PP PRIMA DMI Afandi Ismail Hasan menyatakan komitmen organisasinya untuk terus menghadirkan ruang diskusi publik sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi tetap hidup dan partisipatif. Ia menilai forum semacam ini penting untuk menjembatani gagasan antara akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil, agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan dan aspirasi rakyat.
“Forum dialog yang terbuka menjadi salah satu kunci dalam merawat kebebasan sipil di Indonesia,” tegas Afandi. Ia berharap kegiatan serupa dapat digelar berkelanjutan sebagai gerakan intelektual dan moral, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang kritis, berintegritas, dan berani menyuarakan kebenaran di tengah tantangan demokrasi yang kian kompleks.
Diskusi tersebut menggarisbawahi bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kebebasan sipil, kualitas elite politik, dan dominasi oligarki. Forum itu juga menekankan pentingnya ruang publik yang sehat sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
