Pemkot Lhokseumawe Serahkan LKPD 2025 ke BPK Aceh untuk Proses Audit

Pemkot Lhokseumawe Serahkan LKPD 2025 ke BPK Aceh untuk Proses Audit

Pemerintah Kota Lhokseumawe menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh. Penyerahan ini disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dokumen LKPD tersebut diserahkan oleh Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Husaini, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, dalam seremoni resmi di Banda Aceh, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan LKPD unaudited menjadi tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus menandai kesiapan Pemerintah Kota Lhokseumawe menghadapi pemeriksaan independen oleh BPK. Laporan yang disampaikan akan menjadi dasar evaluasi terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Husaini menekankan pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Menurutnya, hal itu tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam pengelolaan keuangan modern. Kami memastikan setiap proses berjalan profesional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Husaini.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, yang turut mendampingi penyerahan, menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah telah diarahkan untuk menyusun laporan keuangan secara tertib, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Ia menilai penyampaian laporan tepat waktu menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

Pemerintah Kota Lhokseumawe berharap penyerahan LKPD ini dapat memperkuat integritas pengelolaan keuangan daerah serta menjadi indikator dalam upaya meraih opini audit terbaik dari BPK pada periode penilaian mendatang. Komitmen tersebut juga disebut sejalan dengan upaya mewujudkan sistem keuangan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sumber: infopublik.id