Pengamat: Polemik Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Sarat Nuansa Politik, Prosedur di DPR Sudah Dilewati

Pengamat: Polemik Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Sarat Nuansa Politik, Prosedur di DPR Sudah Dilewati

Pengamat kebijakan publik Trubus menilai kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Menurut dia, evaluasi terhadap efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk aspek tata kelola dan pengawasan, adalah hal yang wajar dan diperlukan.

Namun, Trubus mengingatkan agar perdebatan tidak terjebak pada penggunaan istilah yang provokatif dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik. Ia menyoroti penyebutan kebijakan yang telah disahkan melalui undang-undang sebagai “perampokan anggaran” karena dinilai memiliki implikasi serius.

“Menyebut kebijakan yang telah disahkan melalui undang-undang sebagai tindakan perampokan anggaran tentu memiliki implikasi serius. Itu seolah mempertanyakan legitimasi proses legislasi yang melibatkan DPR sendiri,” ujarnya.

Trubus menekankan pentingnya konsistensi sikap politik dalam menanggapi kebijakan yang telah disepakati melalui mekanisme resmi. Ia menyatakan, ketika sebuah kebijakan disetujui melalui prosedur formal, maka tanggung jawab politik atas kebijakan tersebut melekat pada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Ia juga mengajak publik melihat tujuan dasar program tersebut. Menurut Trubus, Program MBG memiliki niat kebijakan yang positif, terutama bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Trubus menceritakan pengalamannya saat bersekolah di kampung dalam kondisi keterbatasan pangan. Ia mengingat, tidak sedikit anak yang mengikuti pelajaran dalam keadaan lapar karena sulitnya akses terhadap bahan makanan. “Kalau sekarang negara hadir memastikan anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup, tentu itu patut diapresiasi. Terutama bagi wilayah tertinggal, program seperti ini bisa sangat berarti,” tuturnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga tata kelola yang akuntabel dan transparan. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah praktik korupsi atau penyimpangan anggaran di berbagai lini birokrasi.

“Programnya memiliki tujuan yang baik. Tantangannya adalah memastikan pengelolaan anggaran berjalan bersih dan tepat sasaran,” tandas Trubus.