Polsek Wonosari mengawal pelaksanaan Sidang Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Desa Dimito pada Senin, 30 Maret 2026.
Sidang membahas penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Desa (LKPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Personel kepolisian yang hadir antara lain Kanit Binmas Polsek Wonosari Aipda Iswiratno Katili dan Bhabinkamtibmas Brigpol Abdul Rofii. Kehadiran mereka disebut sebagai dukungan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang terbuka dan akuntabel.
Sidang turut dihadiri Sekcam Wonosari Mulyadi Muntalib, Kepala Desa Dimito Oldy Prio Anggoro, Koordinator Pendamping Desa Harwanto, Ketua BPD Mohamad Faisal, anggota BPD, perangkat desa, serta masyarakat setempat.
Agenda sidang mencakup penyampaian laporan oleh kepala desa, penyerahan dokumen fisik, tanggapan dan evaluasi dari BPD, hingga penandatanganan berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa selama tahun 2025.
Dalam kesempatan itu, pihak kecamatan menekankan pentingnya penyusunan laporan sesuai regulasi, termasuk perlunya perencanaan yang matang dan pemerataan pembangunan guna menghindari kecemburuan sosial di tingkat dusun.
Aipda Iswiratno Katili juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama menjelang musim panen tebu yang dinilai berpotensi meningkatkan mobilitas warga pendatang. “Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga kamtibmas, termasuk melakukan pendataan terhadap pendatang guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Dalam sidang tersebut juga disampaikan adanya penurunan Dana Desa sekitar Rp243 juta yang berdampak pada keterbatasan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, prioritas anggaran disebut tetap difokuskan pada kebutuhan dasar, seperti siltap perangkat, kesehatan, dan bantuan sosial.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif hingga selesai. Pengawalan sidang ini menjadi bagian dari sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, tertib, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
