Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar town hall meeting di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2026. Pertemuan tersebut dihadiri 860 peserta yang terdiri dari perangkat daerah, para wali kota dan bupati, camat, lurah, hingga perwakilan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari seluruh kelurahan di Jakarta.
Pramono menyebut forum ini menjadi ruang untuk memperbaiki penanganan pengaduan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat integritas jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menekankan pentingnya sistem kerja yang lebih terbuka dan transparan, serta perlunya masukan dan kritik warga sebagai bagian dari perbaikan layanan.
“Kami terus memperbaiki sistem agar lebih terbuka dan transparan. Masukan dan kritik dari masyarakat sangat penting untuk perbaikan,” ujar Pramono di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2026.
Dalam pertemuan itu, Pramono juga menyampaikan evaluasi terhadap kinerja PPSU. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi pelanggaran yang dapat merusak citra Jakarta. Terkait pelanggaran yang sempat terjadi, tiga petugas PPSU disebut telah menerima peringatan pertama (SP1) dan diberi kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerja. Sementara itu, sejumlah pejabat terkait, termasuk lurah setempat, dibebastugaskan untuk menjalani pembinaan.
Pramono menegaskan tugas utama PPSU adalah menangani saluran air kecil atau drainase mikro, menjaga kebersihan lingkungan, serta merawat fasilitas umum di tingkat kelurahan. Adapun sistem air berskala besar seperti sungai dan waduk, menurutnya, menjadi tanggung jawab dinas teknis.
Ia juga menyoroti peran camat dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan. Keterbukaan mereka dinilai penting agar setiap laporan warga dapat ditangani secara cepat, tepat, dan tuntas.
“Semua harus terbuka terhadap kritik dan segera menindaklanjuti laporan warga. Dengan begitu, kehadiran pemerintah bisa benar-benar dirasakan,” kata Pramono.
Selain itu, Pramono mengingatkan pentingnya menjaga integritas, etika pelayanan, dan transparansi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Koordinasi antarinstansi juga diminta diperkuat agar penanganan masalah tidak terhambat. Ia mengibaratkan kerja Pemprov DKI Jakarta seperti orkestra yang harus selaras agar hasilnya maksimal.
“Jakarta akan lebih baik jika semua bekerja bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak, termasuk PPSU di lapangan,” ujarnya.
Melalui town hall meeting ini, Pramono berharap seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta semakin solid dan mampu memberikan layanan yang cepat, terbuka, serta berorientasi pada penyelesaian persoalan warga. “Saya berharap kita semua bisa meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam menangani pengaduan masyarakat agar lebih cepat, transparan, dan bisa dipercaya,” tutup Pramono.
