Ambon — Implementasi program berbasis komunitas yang berjalan sepanjang 2025–2026 di Kota Ambon dievaluasi untuk memperkuat transparansi, kolaborasi, dan dampak kegiatan di ruang publik. Program ini menempatkan komunitas seni dan masyarakat sebagai pelaksana utama, dengan Terakota berperan sebagai fasilitator.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Ambon, Ivonne Latuputty, menjelaskan pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci dalam pelaksanaan program. Ia menyebut seluruh kegiatan dikelola langsung oleh komunitas seni di Kota Ambon, sementara Terakota memastikan program berjalan sesuai kebutuhan bersama. Menurutnya, arah kegiatan juga mengacu pada hasil diskusi kelompok terarah (FGD) di tahap awal agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dari sisi keterbukaan informasi, anggota tim Terakota, Ferdy Soukotta, mengatakan aktivitas program dirancang terbuka dan dapat diakses publik. Dokumentasi kegiatan, kata dia, dipublikasikan secara rutin melalui media sosial Terakota agar masyarakat dapat memantau perkembangan program.
Ferdy menambahkan, pada 2026 pemanfaatan booth di kawasan Ruang Terbuka Publik (RTP) mulai dioptimalkan bagi masyarakat dan tenant. Langkah ini ditujukan untuk mendukung aktivitas kreatif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas di ruang publik.
Latuputty juga menyampaikan bahwa Terakota saat ini memfasilitasi komunitas Doodle Art Ambon dalam berbagai kegiatan aktivasi yang melibatkan masyarakat, khususnya di kawasan Wainitu.
Terkait pengelolaan anggaran, Latuputty menegaskan penggunaan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan pencatatan dan pelaporan yang jelas. Transparansi, menurutnya, turut dijaga melalui publikasi kegiatan secara rutin di media sosial.
Pemerintah Kota Ambon bersama pihak terkait juga mendorong percepatan penggunaan sistem pembayaran digital QRIS bagi tenant UMKM. Latuputty menyebut langkah ini penting untuk menciptakan transaksi yang lebih tertib, transparan, dan mudah dipantau.
Hasil evaluasi sementara menilai pendekatan berbasis komunitas efektif dalam menghidupkan ruang publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, koordinasi antar pihak, serta belum optimalnya sistem pendataan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah bersama pihak terkait melakukan perbaikan melalui penataan agenda kegiatan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas dokumentasi dan sistem transaksi yang lebih rapi, termasuk pemanfaatan QRIS.
Ke depan, program akan difokuskan pada penguatan kolaborasi antar komunitas serta peningkatan kualitas kegiatan agar lebih berdampak. Pemanfaatan booth di RTP juga akan terus dioptimalkan sebagai ruang pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Latuputty menambahkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan akan diperluas, termasuk penerapan QRIS secara menyeluruh bagi tenant UMKM, dengan harapan aktivitas ekonomi semakin tertata dan transparan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
