Film fiksi ilmiah Project Hail Mary akhirnya tayang di Indonesia pada 8 April 2026, setelah lebih dulu dirilis secara global pada 20 Maret 2026. Film yang disutradarai Phil Lord dan Christopher Miller, serta dibintangi Ryan Gosling dan diadaptasi dari novel karya Andy Weir, datang dengan ekspektasi tinggi dari penonton.
Namun, perbincangan publik di Indonesia tidak hanya berfokus pada kualitas film. Ada dua isu yang berjalan beriringan: jeda waktu rilis Indonesia dibanding rilis global, serta keputusan klasifikasi usia 13+ setelah film dinyatakan lolos sensor.
Penundaan penayangan hingga 8 April disebut berkaitan dengan periode Lebaran. Hal ini memunculkan diskusi mengenai distribusi dan ketersediaan layar, termasuk kaitannya dengan penayangan film lokal seperti Danur: The Last Chapter. Sementara itu, klasifikasi 13+ memicu pertanyaan tersendiri karena publik tidak memperoleh penjelasan rinci alasan penetapan kategori tersebut.
Pada 10 April 2026, akun X @BicaraBoxOffice mempertanyakan keputusan klasifikasi tersebut. Di hari yang sama, Lembaga Sensor Film (LSF) merespons dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019, khususnya Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
Rujukan itu dinilai sesuai dasar hukum yang berlaku. Namun, respons tersebut dianggap belum menjawab inti pertanyaan publik, yakni alasan spesifik di balik penetapan klasifikasi usia 13+ untuk film tersebut.
Secara regulasi, kerangka penyensoran dan penggolongan usia di Indonesia tergolong rinci. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, misalnya, menyebut bahwa setiap film yang telah disensor wajib disertai penggolongan usia penonton: Semua Umur, 13+, 17+, dan 21+. Pasal 33 hingga Pasal 36 menjabarkan kriteria masing-masing kategori.
Dalam aturan itu, kategori Semua Umur mensyaratkan konten yang aman untuk anak-anak, tidak memuat kekerasan, perilaku berbahaya yang mudah ditiru, unsur pornografi, mistis berlebihan, atau tema yang bisa mengganggu perkembangan psikologis. Kategori 13+ ditujukan untuk penonton usia peralihan, dengan konten yang masih aman tetapi mulai mengandung kompleksitas tema dan nuansa tertentu.
Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 melengkapi aturan tersebut dengan metodologi penilaian. Pasal 5 menyatakan penilaian dilakukan berdasarkan acuan utama dan acuan pendukung. Pasal 6 menjelaskan acuan utama yang mencakup konteks, tema, serta nuansa dan dampak. Sementara Pasal 7 menyebut acuan pendukung, seperti judul, adegan visual, dialog, dan teks terjemahan. Pasal 8 merinci aspek yang dinilai, mulai dari kekerasan, pornografi, isu suku ras dan golongan, agama, hukum, hingga harkat dan martabat manusia.
Meski instrumen penilaian tersedia, kritik mengarah pada cara hasil penilaian disampaikan ke publik. Dalam praktiknya, hasil penyensoran umumnya hanya tampil sebagai label usia, tanpa penjelasan mengenai pertimbangan yang mendasarinya. Publik melihat angka 13+, tetapi tidak memperoleh informasi apakah penetapan itu berkaitan dengan intensitas ketegangan, kompleksitas narasi ilmiah, atau dampak emosional—padahal unsur “nuansa dan dampak” tercantum dalam regulasi.
Situasi serupa turut disorot pengulas film Rasyid Harry (Cinecrib) pada 12 April 2026. Ia menyampaikan pandangan bahwa sistem klasifikasi di Indonesia seharusnya menyertakan deskripsi spesifik kandungan film, seperti praktik Motion Picture Association di Amerika Serikat, sehingga penonton tidak hanya mengetahui rating, tetapi juga alasan di baliknya.
Isu transparansi ini juga dikaitkan dengan prinsip keterbukaan informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam konteks klasifikasi usia film, label usia dipandang sebagai informasi publik yang semestinya dapat dijelaskan dasar penilaiannya.
Dalam literatur kebijakan publik, Mark Bovens (2007) mendefinisikan accountability sebagai hubungan antara aktor dan publik, di mana aktor berkewajiban menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan, sementara publik berhak menilai dan mempertanyakan keputusan tersebut. Sementara itu, James G. March dan Johan P. Olsen (1989) melalui kerangka Institutional Theory menjelaskan bahwa keputusan institusi kerap lahir dari interpretasi atas norma dan aturan internal (logic of appropriateness), sehingga membutuhkan penjelasan agar dapat dipahami publik.
Tanpa penjelasan yang memadai, muncul risiko accountability deficit, yakni ketika institusi tidak memberikan justifikasi yang cukup atas keputusan yang diambil. Dalam kondisi ini, persoalan dianggap bukan terletak pada ada atau tidaknya aturan, melainkan pada tidak terbukanya proses pengambilan keputusan.
Sejumlah usulan perbaikan mengemuka tanpa harus mengubah regulasi yang ada. Pertama, setiap klasifikasi usia dapat disertai penjelasan singkat mengenai alasan penilaiannya. Kedua, ringkasan hasil penilaian yang selama ini bersifat internal dapat diterjemahkan ke format sederhana dan dibuka ke publik tanpa memaparkan detail teknis berlebihan. Ketiga, penyampaian informasi dinilai perlu konsisten dan mudah diakses melalui situs resmi maupun materi publikasi lain, sehingga tidak bergantung pada respons ketika polemik muncul.
Dengan langkah-langkah tersebut, publikasi hasil sensor diharapkan tidak berhenti sebagai formalitas administratif, melainkan menjadi informasi yang benar-benar membantu penonton memahami konteks isi film dan alasan di balik klasifikasi usia yang ditetapkan.
