Sebuah konferensi pers APBNKita pada September 2025 berubah menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pernyataan yang tidak lazim dalam paparan data ekonomi. Dalam edisi perdana APBNKita di bawah kepemimpinannya, Purbaya mengatakan, “Data ini kondisi ekonomi yang sebenarnya, tanpa manipulasi BPS. Masa lalu... eh, boleh ngomong gitu ya?”
Pernyataan itu segera memantik perhatian karena menyentuh isu sensitif tentang statistik ekonomi dan cara publik memaknainya. Kalimat tersebut, meski disampaikan dalam suasana presentasi yang biasanya dipenuhi angka dan grafik, membuka ruang tafsir bahwa data ekonomi tidak hanya dipandang sebagai deretan indikator, melainkan juga bagian dari narasi kebijakan yang dapat diperdebatkan.
Dalam paparan lanjutan dari Kementerian Perdagangan, pemerintah menyampaikan bahwa neraca perdagangan Indonesia menunjukkan lonjakan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2022, Indonesia mencatat surplus sebesar 29,5 miliar dolar AS, naik tajam dibanding periode sebelumnya yang disebut hanya 6,5 miliar dolar AS. Kinerja ekspor pada periode itu meningkat hampir 28 persen, sementara impor naik sekitar 15 persen.
Di tengah angka yang menggambarkan penguatan kinerja perdagangan, Purbaya menyoroti kondisi kebijakan moneter yang menurutnya menekan suplai uang sejak Mei. Ia menyebut ekonomi berada dalam kondisi “dicekik” karena dua mesin utama—fiskal dan moneter—tidak bergerak. Purbaya juga menyindir kebijakan sebelumnya yang menempatkan dana pajak di Bank Indonesia tanpa dibelanjakan, yang menurutnya membuat sistem keuangan menjadi “kering.”
Purbaya menekankan bahwa data pertumbuhan ekonomi 5,12 persen pada triwulan II bukanlah hasil rekayasa, melainkan dampak dari bantuan sosial dan insentif yang baru terasa. Dalam penjelasan itu, ia menggarisbawahi bahwa angka-angka makro tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kebijakan yang berjalan dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi riil.
