SAMARINDA — Dinamika komunikasi kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian di tengah beragam respons publik dan perbedaan persepsi terhadap sejumlah kebijakan daerah. Tim Ahli Gubernur Kaltim Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Sutomo Jabir, menegaskan peran tim ahli sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
Menurut Sutomo, tim ahli memiliki fungsi strategis untuk memastikan ide dan program gubernur dapat dipahami secara utuh, baik oleh publik maupun lembaga legislatif. Ia menilai, tanpa komunikasi yang tepat, kebijakan yang memiliki tujuan baik berpotensi memunculkan kesalahpahaman.
“Peran kami di tim ahli adalah memastikan komunikasi berjalan dengan baik. Kalau ada perbedaan persepsi atau miskomunikasi antara eksekutif dan legislatif, kami membantu menjelaskan maksud dan tujuan kebijakan gubernur,” ujar Sutomo, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan, dalam proses pemerintahan kerap muncul dinamika komunikasi yang tidak selalu sejalan antarpihak. Ketika informasi tidak tersampaikan secara utuh, kebijakan yang dirancang pemerintah daerah dapat dipersepsikan berbeda oleh masyarakat maupun kalangan politik.
Karena itu, Sutomo menilai keberadaan tim ahli diperlukan untuk menjembatani perbedaan tersebut sekaligus memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai arah kebijakan pemerintah daerah.
“Kadang persoalannya bukan pada kebijakannya, tetapi pada komunikasi yang tidak nyambung. Di situlah peran kami untuk menjelaskan sebenarnya arah dan tujuan program gubernur itu seperti apa,” katanya.
Selain menjelaskan kebijakan, Sutomo menyebut tim ahli juga bertugas menyerap dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk kritik dan pandangan dari partai politik. Respons tersebut kemudian menjadi bahan masukan yang disampaikan kepada gubernur.
“Kalau ada riak dari masyarakat atau dari partai politik, tugas kami memberi advis kepada gubernur. Itu menjadi bagian dari masukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program ke depan,” ujarnya.
Sutomo menegaskan tim ahli bekerja secara profesional dan berfokus pada fungsi komunikasi kebijakan, bukan kepentingan politik praktis. Ia mengatakan pihaknya berupaya menjaga agar penyampaian informasi tidak menimbulkan tafsir yang keliru.
“Yang kami jaga adalah agar penyampaian informasi tidak menimbulkan tafsir yang keliru. Kalau ada persepsi masyarakat atau partai yang kurang tepat terhadap kebijakan gubernur, kami mencoba menjelaskan maksud sebenarnya,” kata Sutomo.
Di tengah munculnya spekulasi politik terkait sejumlah tokoh di Kalimantan Timur, Sutomo menyatakan dirinya tidak menanggapinya secara serius dan memilih fokus menjalankan tugas sebagai tim ahli gubernur. “Saya belum terpikir ke arah itu. Saat ini saya fokus menjalankan tugas sebagai tim ahli gubernur,” ujarnya.
Ia menilai komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan publik berpotensi memicu polemik yang sebetulnya dapat dihindari.
Sutomo berharap peran tim ahli dapat terus diperkuat sebagai ruang komunikasi strategis untuk menjembatani berbagai kepentingan dalam pemerintahan daerah. “Intinya kami ingin memastikan ide dan program gubernur bisa dipahami dengan baik oleh semua pihak, sehingga kebijakan yang dijalankan benar-benar selaras dengan harapan masyarakat,” pungkasnya.
