Ketegangan antara Washington dan Teheran memasuki fase krusial, ketika jalur politik dan kalkulasi militer berjalan beriringan. Di tengah situasi yang kian rawan, muncul usulan gencatan senjata sementara selama 45 hari yang disebut sebagai peluang sempit untuk mencegah eskalasi lebih besar.
Meski demikian, kompleksitas isu yang diperdebatkan serta perbedaan kepentingan para pihak membuat inisiatif ini menghadapi tantangan berat. Usulan tersebut dinilai tidak otomatis menjadi jalan keluar, melainkan sekadar jeda yang masih sarat risiko.
Menurut laporan situs Axios, pembahasan mengenai gencatan senjata itu berlangsung melalui perantara regional. Tujuannya menghentikan pertempuran untuk sementara waktu sembari membuka ruang bagi negosiasi yang lebih mendalam guna mengakhiri konflik. Namun, laporan itu juga menyertakan peringatan bahwa kegagalan upaya semacam ini dapat memicu serangan besar terhadap infrastruktur vital.
Dari sisi militer, situasi digambarkan semakin genting. Terdapat indikasi kesiapan serangan udara yang menargetkan fasilitas energi Iran, sementara Iran diperkirakan akan merespons dengan menyerang instalasi penting di kawasan Teluk. Dalam konteks ini, gencatan senjata dipandang sebagai upaya meredam konflik yang nyaris meledak.
Pengamat urusan regional Hussein Royouran menilai sikap Iran tidak semata-mata menolak de-eskalasi, melainkan berangkat dari krisis kepercayaan. Teheran, menurutnya, memandang setiap proposal tanpa jaminan sebagai pengulangan pengalaman lama, ketika Amerika pernah menarik diri secara sepihak dari sebuah kesepakatan.
Royouran menekankan keterlibatan Iran sangat bergantung pada pengakuan yang jelas atas hak nuklirnya sesuai hukum internasional. Jika syarat yang diajukan melampaui itu—misalnya penghentian pengayaan uranium—maka negosiasi berisiko buntu sejak awal.
Ia menilai upaya mediator untuk memberikan jaminan agar tidak terjadi pelanggaran selama masa gencatan senjata dapat membuka peluang kemajuan. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk sepenuhnya menghapus ketidakpercayaan yang telah lama terbentuk.
Keraguan juga datang dari profesor politik Muqtedar Khan, yang mempertanyakan efektivitas gencatan sementara. Ia menilai Selat Hormuz menjadi faktor kunci, karena sulit membayangkan Iran bersedia melepaskan kartu tawar sebesar itu hanya demi gencatan yang belum tentu menghasilkan capaian berarti.
Menurut Khan, bila Iran diminta membuka selat tersebut selama masa gencatan, posisi tawarnya justru melemah. Tanpa jaminan keuntungan strategis jangka panjang, ia menilai kecil kemungkinan Teheran menyetujui kesepakatan yang sifatnya sementara.
Khan juga mempertanyakan komitmen Amerika dan Israel terhadap kesepakatan jangka pendek, dengan merujuk pada banyak contoh sebelumnya yang gagal bertahan. Kondisi ini, menurutnya, memperkuat keraguan Iran untuk menerima proposal yang tidak disertai kepastian.
Dari perspektif Israel, analis Muhammad Halseh melihat dinamika yang berbeda. Ia menilai Tel Aviv belum memiliki kepentingan mendesak untuk menghentikan perang saat ini, bahkan menyebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan jika gencatan senjata terjadi terlalu cepat.
Halseh menilai keputusan untuk mengakhiri konflik tidak sepenuhnya berada di tangan Israel, melainkan sangat bergantung pada sikap Amerika. Meski demikian, ia menyebut Netanyahu tetap berupaya mendorong eskalasi demi meraih keuntungan politik dan militer.
Dalam pandangan Halseh, Israel tampaknya berharap perbedaan sikap antara Amerika dan Iran semakin melebar, sehingga usulan gencatan senjata berujung gagal. Dengan kondisi saling curiga, kepentingan yang bertabrakan, dan situasi militer yang tegang, peluang gencatan 45 hari tetap ada, tetapi jalannya dipenuhi hambatan.
