Wali Kota Medan Tegaskan Dukungan pada Transparansi Keuangan Daerah Saat Pemeriksaan LKPD 2025

Wali Kota Medan Tegaskan Dukungan pada Transparansi Keuangan Daerah Saat Pemeriksaan LKPD 2025

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk mendukung transparansi keuangan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan usai ia mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 secara daring dari Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (2/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Rico didampingi Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman serta jajaran pimpinan perangkat daerah. Mereka menyimak arahan strategis yang disampaikan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bobby Adhityo Rizaldi.

Bobby menjelaskan, BPK menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (risk-based audit) yang dipadukan dengan Big Data Analytics untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis pemeriksaan LKPD. Ia menekankan pentingnya kerja sama agar proses pemeriksaan berjalan lancar.

Menurut Bobby, BPK hadir bukan untuk mengkritisi kebijakan yang diambil kepala daerah. Pemeriksaan, kata dia, difokuskan pada turunan kebijakan berupa program maupun kegiatan agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan.

Ia juga menyoroti peran strategis DPRD sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bobby menilai fungsi pengawasan DPRD penting untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga transparansi keuangan negara. Namun, Bobby mengingatkan agar tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan segera dilaksanakan.

Di akhir pertemuan, BPK berpesan kepada seluruh kepala daerah dan tim pemeriksa untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 diharapkan tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan momentum memperkuat akuntabilitas di tengah perubahan global yang dinamis.

Bobby juga berharap kepala daerah dan ketua DPRD dapat mendukung tim pemeriksa BPK dalam menjalankan pemeriksaan dengan baik. Ia menegaskan, hasil pemeriksaan pada prinsipnya ditujukan untuk mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta penurunan angka kemiskinan.