Kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dinilai tidak serta-merta membuat sistem politik Iran runtuh. Namun, peristiwa ini memunculkan sinyal serius tentang kegagalan negara melindungi tokoh paling dijaga, sekaligus membuka pertanyaan mengenai kemungkinan adanya mekanisme pemantauan yang sebelumnya tidak diketahui, menurut sejumlah pakar.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembunuhan Khamenei pada jam-jam awal operasi militer yang dilancarkan AS bersama Israel pada Sabtu pagi. Setelah pengumuman itu, media Iran melaporkan Khamenei tewas—bersama sejumlah pejabat tinggi—dalam serangan pertama.
Operasi tersebut memicu pertanyaan tentang kemampuan AS dan Israel melacak serta menargetkan lokasi pemimpin tertinggi Iran, meski Khamenei dikenal sebagai sosok yang mendapat pengamanan paling ketat. Analis militer Brigadir Jenderal Hassan Jouni menyebut serangan itu menunjukkan kemampuan luar biasa AS dalam pengumpulan informasi. Trump juga menegaskan bahwa “Khamenei maupun para pemimpin Iran lainnya tidak bisa lolos dari intelijen AS dan sistem pelacakan canggih.”
Menurut Jouni, meski ada upaya manusia dalam menjaga keamanan Khamenei, keberhasilan operasi ini mengindikasikan adanya mekanisme yang tidak diketahui untuk memantau lokasi para pemimpin penting. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemampuan Iran melanjutkan operasi militer, mengingat Khamenei bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga figur sentral dalam struktur negara.
Dr. Mahjoub Al-Zouairi, pakar kebijakan Timur Tengah, menilai pembunuhan Khamenei sebagai pemotongan “kepala” negara secara politik dan religius, sekaligus ujian bagi institusi keamanan dan militer Iran dalam melindungi pemimpin tertingginya. Ia menyebut peristiwa ini sebagai “transformasi besar dalam sejarah Republik Islam.”
Al-Zouairi mengatakan, dari sisi konstitusional, pergantian Khamenei tidak sulit. Namun, kematiannya kembali menegaskan ketidakmampuan Teheran melindungi sosok yang selama ini menjadi target pembunuhan. Ia menambahkan, jika AS dan Israel mampu menyingkirkan Khamenei pada jam-jam awal konfrontasi, hal itu memunculkan pertanyaan tentang nasib pemimpin lain dan berpotensi berdampak besar di kalangan komunitas Syiah di berbagai negara.
Selama 36 tahun memimpin Iran, Khamenei menyaksikan enam presiden menjabat dan menghadapi berbagai tantangan besar, serta menjadi figur sentral baik secara politik maupun religius. Meski demikian, Al-Zouairi menilai klaim kemenangan AS masih terlalu dini. Menurutnya, Iran tetap memiliki kemampuan mengendalikan situasi dan mempertahankan inisiatif, sehingga kemenangan tersebut lebih bersifat simbolis.
Penilaian serupa mengenai dampak psikologis dan politik juga disampaikan Dr. Liqa Maki dari Pusat Studi Al-Jazeera. Ia menyebut ketiadaan Khamenei memberi sinyal kelemahan sistem, terlebih karena narasi AS dan Israel menyebut hampir seluruh kepemimpinan keamanan Iran lumpuh dalam waktu singkat, yang dinilai dapat membuka peluang bagi demonstran untuk turun ke jalan.
Di sisi lain, Karim Sasani, asisten mantan Wakil Presiden Iran, menegaskan kematian Khamenei tidak berarti runtuhnya sistem politik atau hilangnya kedaulatan Iran. Menurutnya, keberlangsungan sistem negara tidak bergantung pada satu individu, melainkan pada mekanisme yang sudah ada.
Trump juga menyatakan bahwa banyak anggota Garda Revolusi, militer, dan aparat keamanan Iran dikabarkan enggan bertempur dan mencari pengampunan dari AS. Ia menyebut harapannya agar Garda Revolusi dan kepolisian dapat bergabung secara damai dengan nasionalis Iran untuk memulihkan kejayaan negara.
