Krisis Energi Global 2021: Lonjakan Harga Batu Bara dan Gas, Tantangan Transisi, serta Pelajaran untuk Indonesia

Krisis Energi Global 2021: Lonjakan Harga Batu Bara dan Gas, Tantangan Transisi, serta Pelajaran untuk Indonesia

Menjelang Konferensi Perubahan Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, harga batu bara di bursa ICE Newcastle menembus US$270 per ton pada awal Oktober 2021. Dalam kurun satu tahun, harga batu bara disebut naik hingga 450%. Pada periode yang sama, harga gas alam juga meningkat dan mencapai US$6 per MMBtu.

Kenaikan tajam dua sumber energi primer—yang disebut menyumbang sekitar 50% struktur energi dunia—dinilai sebagai salah satu pemicu krisis energi global 2021. Krisis ini turut memengaruhi sikap sejumlah negara maju terkait rencana penghentian batu bara, sebagaimana disebutkan dalam dokumen yang dilaporkan bocor dan diberitakan BBC.

Dampak krisis mulai terasa di berbagai kawasan, termasuk Eropa, Asia, dan Amerika. Sejumlah analis menilai ada dua faktor utama yang mendorong situasi tersebut.

Pertama, pemulihan ekonomi global pascapandemi Covid-19 yang berlangsung lebih cepat dari perkiraan. Ketika pandemi menekan aktivitas ekonomi, permintaan energi ikut turun sehingga produsen energi memangkas produksi minyak dan batu bara. Namun, kurang dari setahun sejak vaksin pertama diluncurkan di Amerika pada Desember 2020, banyak negara mulai keluar dari lockdown dan ekonomi kembali bergerak. Permintaan energi melonjak, sementara pasokan masih bertahan pada level 2020. Dalam kerangka prinsip ekonomi, kondisi permintaan tinggi dan pasokan terbatas mendorong kenaikan harga.

Kedua, tantangan transisi menuju energi hijau. Upaya menekan emisi dari sektor energi mendorong sejumlah negara mengurangi ketergantungan pada batu bara. Tiongkok, misalnya, menutup ratusan tambang, mengurangi produksi listrik berbasis batu bara, dan berupaya menggantinya dengan energi terbarukan. Namun, ketika permintaan barang meningkat seiring pemulihan ekonomi, kebutuhan energi ikut naik, sementara pasokan batu bara untuk industri dan pembangkit disebut tidak terpenuhi. Pada saat yang sama, energi terbarukan dinilai belum mampu menutup kekurangan kebutuhan, sehingga Tiongkok kembali mengandalkan batu bara di tengah kelangkaan pasokan yang memicu lonjakan harga.

India mengalami tekanan serupa. Negara itu mengandalkan batu bara sekitar 70% dari bauran energinya. Meski Tiongkok dan India disebut memiliki cadangan batu bara besar, hujan berkepanjangan mengakibatkan tambang kebanjiran dan produksi terganggu. Kondisi ini membuat pasokan listrik ke pabrik-pabrik terancam, termasuk risiko pemadaman listrik massal.

Di Eropa, krisis energi juga terjadi. Sejumlah negara, termasuk Inggris, mengadopsi kebijakan pengurangan emisi dengan menonaktifkan pembangkit listrik batu bara dan menjadikan gas alam sebagai penggerak utama. Namun, penghentian fasilitas produksi di Amerika Serikat serta pembatasan pasokan dari Rusia—yang disebut sebagai eksportir gas alam terbesar ke Eropa—membuat pasokan gas alam tidak mampu mengimbangi permintaan.

Artikel ini juga menyoroti bahwa penggantian batu bara dengan gas alam dipandang bukan solusi tuntas bagi perubahan iklim. Gas alam terutama terdiri dari CH4 (metana), yang disebut memiliki kapasitas penyerapan panas sekitar 80 kali lipat CO2.

Selain persoalan gas, Eropa dan Inggris juga disebut menghadapi masalah akibat output tenaga angin yang jauh di bawah harapan. Dua sumber utama energi terbarukan di Eropa—tenaga angin di kawasan Laut Utara (andalan Inggris, Jerman, Denmark) dan tenaga hidro (andalan Norwegia)—dilaporkan mengalami penurunan: angin tidak bertiup dalam periode panjang dan ketinggian air di Norwegia merosot. Situasi serupa disebut terjadi di Amerika Selatan.

Kontribusi tenaga angin dalam bauran energi Eropa pada 2021 disebut turun tajam, dari sekitar 25% menjadi 7%. Teknologi grid storage battery dan konsep super-smart grid yang menghubungkan negara-negara Uni Eropa dengan jaringan listrik pintar dinilai belum mampu mengatasi masalah intermittency ketika angin tidak bertiup selama berbulan-bulan.

Contoh lain dikemukakan dari Australia. Hornsdale Power Reserve—penyedia grid storage berbasis baterai Tesla dengan output 150 MW—disebut dituntut Regulator Energi Australia (AER) karena gagal menyediakan daya sesuai kontrak. Sarah McNamara, CEO Australia Energy Council, dalam wawancara dengan SkyNews menyatakan teknologi baterai saat ini belum menjadi solusi tunggal untuk masalah penyimpanan energi terbarukan (“not a silver bullet solution to renewable storage”).

Kombinasi faktor-faktor tersebut digambarkan sebagai “the perfect storm” yang memicu lonjakan tarif listrik tertinggi dalam sejarah Eropa. Dalam konteks ini, energi terbarukan dinilai belum terbukti dapat sepenuhnya menggantikan energi fosil sebagai energi primer.

Jerman disebut sebagai contoh negara yang melakukan pengembangan energi terbarukan secara masif, namun mengalami kenaikan harga listrik hingga dua kali lipat dan tidak terjadi penurunan emisi CO2 secara signifikan seperti yang diharapkan. Sebaliknya, Prancis—dengan sekitar 75% bauran energi dari nuklir—disebut memiliki emisi empat kali lebih rendah dibanding Jerman dan tarif listrik lebih murah.

Dampak kenaikan harga energi juga dirasakan pelaku usaha. Otima Energie, perusahaan ritel listrik dan gas kecil di Jerman, disebut menyatakan bangkrut. Sementara itu, E.ON, Entega, dan EnBW dilaporkan sementara menarik kesepakatan gas mereka dari portal perbandingan harga Verivox. Kondisi ini dinilai berisiko menjadi beban bagi masyarakat dan industri, terutama menjelang musim dingin saat kebutuhan energi meningkat.

Bagi Indonesia, krisis energi global 2021 disebut belum berdampak besar. Namun, pengalaman Eropa dinilai penting sebagai pelajaran, terutama karena perencanaan energi Indonesia untuk beberapa dekade ke depan disebut mirip dengan sejumlah negara Eropa, khususnya Jerman. Risiko kesalahan perencanaan yang serupa dinilai dapat memicu krisis energi di masa mendatang.

Sejumlah pelajaran yang disorot antara lain: ekonomi tidak dapat mengandalkan energi yang bergantung pada cuaca; ekonomi tidak seharusnya terlalu bergantung pada energi dengan volatilitas harga tinggi sehingga komponen bahan bakar tidak menjadi faktor dominan dalam biaya pokok produksi listrik; smart grid dan battery storage dinilai belum mampu menjadi solusi untuk intermittency; serta penghentian bertahap energi fosil perlu digantikan dengan energi bersih yang setara dari sisi kemampuan, keandalan, dan keekonomian.

Dalam artikel ini, Prancis disebut sebagai negara Eropa yang relatif tidak terlalu terdampak dan dalam kondisi krisis masih menjadi net exporter energi terbesar kedua setelah Norwegia, dengan bauran energi lebih dari 75% berasal dari nuklir. Hal ini dinilai menunjukkan keandalan nuklir serta minimnya pengaruh volatilitas harga bahan bakar.

Artikel tersebut juga menyatakan bahwa perencanaan energi di banyak negara kerap tidak berbasis fakta dan data secara memadai, serta menekankan pandangan bahwa nuklir merupakan teknologi yang terbukti aman dengan angka kematian per TWh yang disebut paling kecil. Nuklir disebut sebagai kontributor terbesar kedua setelah hidro dalam bauran energi bersih dunia, dan selama lebih dari setengah abad diklaim telah membantu menghilangkan lebih dari 70 gigaton gas rumah kaca. Pernyataan ini dikaitkan dengan pesan Rafael Mariano Grossi, Direktur Jenderal IAEA, kepada COP26.

Perubahan iklim disebut sebagai ancaman nyata bagi peradaban manusia. Karena itu, perencanaan transisi energi dinilai perlu dilakukan secara komprehensif berbasis fakta dan data, dengan membuka semua opsi, termasuk nuklir, agar dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus mengejar target iklim. Indonesia sendiri telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.