Badan Advokasi Perlindungan Konsumen (BAPERMEN) Sumatera Barat menggelar aksi demonstrasi di kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V di Kota Padang. Aksi itu disebut sebagai desakan agar pelaksanaan sejumlah proyek strategis dibuka secara transparan kepada publik.

Demonstrasi dipimpin Direktur Pengawas Teritorial (Dirwaster) BAPERMEN Sumbar, Hendri Pratama. Dalam orasinya, Hendri menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya pada sektor infrastruktur sumber daya air di Sumatera Barat.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan proyek berjalan transparan, profesional, dan sesuai aturan. Jika ada dugaan pengaturan tender atau proyek yang tidak sesuai spesifikasi, maka harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” kata Hendri.

Dalam aksi itu, BAPERMEN menyoroti dugaan pengondisian pemenang tender serta indikasi paket proyek yang dimenangkan oleh pihak yang sama secara berulang. Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi merusak prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, massa aksi meminta klarifikasi atas dugaan proyek fiktif. Mereka juga mendesak audit menyeluruh terhadap proyek SABODAM di Kabupaten Tanah Datar yang disebut memiliki pagu anggaran mencapai Rp285 miliar. Nilai anggaran tersebut, menurut BAPERMEN, perlu diawasi secara ketat untuk mencegah potensi kerugian negara.

“Kami mendesak audit independen dan transparan terhadap proyek bernilai ratusan miliar rupiah itu. Publik berhak mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya dilakukan,” ujarnya.

BAPERMEN juga mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk melakukan pengawasan serta pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.