Yogyakarta — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman menegaskan dinamika kepemimpinan internal partai politik memegang peranan penting dalam menentukan kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menilai mekanisme regenerasi yang demokratis akan melahirkan pemimpin yang inklusif dan akuntabel.
Pernyataan itu disampaikan Benny saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sekolah Kepemimpinan Nasional (SKN) yang diikuti kader-kader Muhammadiyah di Balai Besar Pengembangan P4 Tk-Kaliurang, Yogyakarta. Menurutnya, era reformasi membuka peluang terbentuknya banyak partai politik, sehingga fungsi dan peran partai menjadi semakin strategis dalam sistem politik nasional.
Benny menekankan partai politik tidak hanya menjadi pilar demokrasi, tetapi juga memiliki kewenangan besar dalam proses politik, termasuk mengajukan calon presiden, wakil presiden, calon legislatif, dan calon kepala daerah pada setiap pemilu. “Dengan kewenangan tersebut, posisi parpol menjadi sangat penting dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara,” ujarnya pada Sabtu, 15 November 2025.
Ia menambahkan besarnya peran partai politik membuat tata kelola internal tidak boleh diabaikan. Stabilitas organisasi, proses kaderisasi, serta kemandirian partai disebutnya sebagai syarat utama bagi terbangunnya kualitas demokrasi. Benny juga menyatakan pembenahan internal partai merupakan fondasi untuk memperkuat sistem politik nasional.
Dalam pemaparannya, Benny turut menyinggung sejumlah hal yang ia sebut sebagai keunggulan Partai Demokrat. Pertama, ia menilai figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai magnet elektoral yang mampu menarik dukungan lintas kelompok sosial.
Kedua, ia menyebut posisi ideologis partai yang berada di tengah dan inklusif, serta citra modern dan profesional, dinilai memperkuat daya tarik Demokrat di mata publik. Ketiga, Benny menyoroti keterbukaan partai terhadap kalangan profesional dan pemuda, serta komitmen pada isu lingkungan hidup dan keadilan gender.
Keempat, ia menyebut pola regenerasi yang terstruktur dan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif dapat memperkuat legitimasi kepemimpinan sekaligus menjaga kesinambungan visi partai. “Dinamika kepemimpinan di Partai Demokrat menunjukkan adaptabilitas organisasi yang memungkinkan partai merespons perubahan politik secara cepat dan terukur berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi internal,” kata Benny.
Sementara itu, penyelenggara SKN Muhammad Busyro Muqoddas menjelaskan program tersebut bertujuan mencetak calon pemimpin nasional dari kalangan Muhammadiyah. “Tujuan sekolah kepemimpinan nasional adalah membentuk kader-kader Muhammadiyah yang siap menjadi pemimpin Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2010 itu.
Program SKN diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kegiatan berlangsung pada 10–23 November 2025 dan diikuti sekitar 138 kader dengan tema “Mewujudkan Para Pemimpin dan Politisi Bangsa yang Beradab untuk Indonesia Berkemajuan.”
