Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menghadiri rapat koordinasi terkait permasalahan lahan usaha masyarakat Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Rapat berlangsung di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).
Pembahasan difokuskan pada konflik lahan yang menyangkut sekitar 200 kepala keluarga yang disebut telah menempati lahan tersebut sejak 2009. Pemerintah daerah membawa persoalan ini ke tingkat kementerian untuk mencari jalan keluar dan kepastian hukum bagi warga.
Dalam rapat itu, Bambang Bayu Suseno menyatakan persoalan lahan di Desa Gambut Jaya sudah berlangsung lama dan menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia mengatakan telah mengirimkan rekomendasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mendorong penyelesaian masalah.
Menurut Bambang, terdapat kecacatan prosedur dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diduga menjadi pemicu konflik lahan. Ia juga menyebut adanya indikasi perebutan terhadap 105 SHM.
“Persoalan ini sudah sekian lama menjadi problem, dan hari ini saya sebagai Bupati Muaro Jambi belum bisa menyelesaikannya,” kata Bambang. Ia menambahkan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, termasuk mengirimkan surat rekomendasi ke BPN pada 8 Oktober 2004.
Bambang menyampaikan dukungan agar penyelesaian dilakukan demi kepentingan masyarakat luas dan meminta agar proses hukum dijalankan sesuai ketentuan. “Kami mendukung penyelesaian, kemudian secara hukum cacat SHM-nya itu harus kita sikapi,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan solusi untuk menyelesaikan konflik lahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Desa Gambut Jaya. Sejumlah pejabat dari Kementerian ATR/BPN serta Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan turut hadir dalam pertemuan itu.
