Tudingan bahwa rencana pengiriman 8.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Palestina merupakan upaya pendudukan di Rafah dinyatakan tidak berdasar. Klarifikasi ini merujuk pada penjelasan bahwa tugas pasukan perdamaian bukan untuk berperang, melainkan menjalankan mandat kemanusiaan dan menjaga stabilitas sesuai hukum internasional.
Sebelumnya, peneliti senior Imparsial sekaligus Ketua Centra Initiative, Al Araf, menyampaikan kritik terhadap rencana tersebut. Dalam diskusi bertajuk Bahaya di Balik Perjanjian Dagang USA-Indonesia dan Board of Peace: Imperialisme Gaya Baru? pada Rabu (25/2/2026), ia menilai misi pengiriman pasukan tidak jelas dan menyebutnya berpotensi dimaknai sebagai pendudukan.
Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan akun Cek Fakta RI @cekfakta.ri, tudingan itu tidak memiliki dasar karena mandat pasukan perdamaian Indonesia disebut berada dalam koridor kemanusiaan dan stabilisasi, bukan operasi militer ofensif.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa 8.000 pasukan perdamaian Indonesia akan bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian di Gaza, Palestina. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) pada Kamis (19/2/2026) di Washington DC, Amerika Serikat, yang dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta para pimpinan negara lainnya.
Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyatakan bahwa pihak Palestina telah mengetahui rencana keterlibatan Indonesia dalam ISF, yang disebut bertujuan menstabilkan lingkungan sipil di Gaza. Menurut Sugiono, rencana tersebut diketahui oleh Ketua National Committee for Administration of Gaza (NCAG) Ali Shaath yang hadir dalam pertemuan perdana BoP.
Sugiono menambahkan, Palestina tidak hanya mengetahui partisipasi Indonesia, tetapi juga memahami rencana dan mandat ISF selama bertugas di Gaza. Ia menegaskan Indonesia tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata maupun operasi militer ofensif, melainkan fokus pada penjagaan stabilitas sipil dan dukungan terhadap upaya kemanusiaan.
Menurut Sugiono, misi Indonesia di ISF juga dinilai selaras dengan kepentingan Palestina. Dalam pertemuan BoP, Ali Shaath disebut menyampaikan bahwa Palestina membutuhkan situasi aman dan stabil sebagai prasyarat pemulihan serta proses perdamaian di Gaza.
“Langkah pertama dari rencana komprehensif ini adalah ceasefire atau gencatan senjata. Setelah itu, diciptakan suasana yang aman dan stabil, baru tahapan-tahapan berikutnya dapat dijalankan. Dan itu juga kemarin sudah disampaikan,” ujar Sugiono.
