Sebuah video berdurasi 46 detik beredar di Facebook yang menampilkan suasana rapat dengan latar tulisan “DPRD Jawa Barat”. Dalam rekaman itu, tampak seorang perempuan seolah marah dan menentang rencana vasektomi yang diklaim menjadi syarat bagi warga miskin untuk menerima bantuan sosial (bansos).
Narasi yang menyertai unggahan tersebut menyebut rencana itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan “penghinaan” terhadap orang miskin. Unggahan juga menuding ada pernyataan dari seorang gubernur yang meminta warga miskin menjalani vasektomi terlebih dahulu sebelum menerima bansos.
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan video resmi rapat DPRD Jawa Barat yang memuat pernyataan seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Selain itu, pemeriksaan menggunakan AI Detector Hive Moderation menunjukkan video tersebut 99,9 persen terindikasi sebagai hasil kecerdasan buatan (AI).
Isu serupa sebelumnya memang sempat beredar dan dikaitkan dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung pada Senin (28/4) mengenai rencana menjadikan kepesertaan keluarga berencana (KB) sebagai salah satu syarat untuk menerima bantuan, mulai dari beasiswa hingga bansos.
Namun, Dedi Mulyadi telah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada kebijakan vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Ia menegaskan program KB yang dimaksud bersifat anjuran, terutama bagi calon penerima bantuan yang sudah memiliki banyak anak.
“Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu,” kata Dedi, sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rapat DPRD Jawa Barat yang marah terkait vasektomi sebagai syarat bansos dinyatakan tidak benar dan merupakan hoaks.
