Deretan Hoaks yang Mencatut Nama Kepala Staf Kepresidenan M Qodari

Deretan Hoaks yang Mencatut Nama Kepala Staf Kepresidenan M Qodari

Jakarta - Nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari kerap dicatut dalam berbagai informasi palsu atau hoaks yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan. Sejumlah unggahan menampilkan tangkapan layar artikel dengan judul dan narasi tertentu, lalu menyebar luas di platform seperti Facebook.

Berikut beberapa hoaks yang mencatut nama M Qodari sebagaimana ditemukan dalam rangkaian pemeriksaan fakta:

1. Klaim M Qodari memastikan suara PSI 49 persen pada 2029
Sebuah unggahan di Facebook yang beredar sejak pekan lalu memuat tangkapan layar artikel berjudul: “M Qodari: Memastikan PSI di Tahun 2029 Suara Nya Mencapai 49%, Itu Tidak Bergerak”. Unggahan tersebut diposting pada 20 Februari 2026 dan menarasikan seolah-olah M Qodari membuat pernyataan terkait proyeksi perolehan suara PSI pada 2029.

2. Klaim M Qodari menyebut Jokowi layak mendapat gelar pahlawan karena jasanya melebihi Jenderal Soedirman dan Ahmad Yani
Hoaks lain beredar sejak awal pekan, juga melalui Facebook. Unggahan yang diposting pada 3 November 2025 menampilkan cuplikan artikel berjudul: “Muhammad Qodari: Joko Widodo Memenuhi Syarat Gelar Pahlawan Jasa Jokowi Melebihi Jenderal Sudirman Dan Ahmad Yani”. Pengunggah turut menambahkan komentar bernada meragukan kebenaran informasi tersebut.

3. Klaim M Qodari mengusulkan Wapres Gibran menjadi pahlawan nasional
Informasi palsu berikutnya menyebut M Qodari mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pahlawan nasional. Unggahan di Facebook yang diposting pada 29 Oktober 2025 menampilkan cuplikan artikel berjudul: “Muhammad Qadari Usulkan Gibran Jadi Pahlawan Nasional Jasanya Sudah Banyak Buat Bangsa Dan Negar Melebihi Soekarno Dan Soeharto”. Dalam unggahan itu, akun yang membagikan menambahkan narasi singkat: “Tolong jangan di hujat ya…”.

Rangkaian unggahan tersebut menunjukkan pola hoaks yang memanfaatkan tangkapan layar artikel dan judul provokatif untuk menarik perhatian publik. Masyarakat diimbau lebih cermat saat menerima informasi yang mencatut nama pejabat negara, terutama yang beredar di media sosial dan grup percakapan.