Deretan Hoaks yang Menyasar Presiden Prabowo, dari Klaim “Macan Asia” hingga Isu Program MBG

Deretan Hoaks yang Menyasar Presiden Prabowo, dari Klaim “Macan Asia” hingga Isu Program MBG

Sejumlah hoaks yang menyasar Presiden Prabowo Subianto kembali beredar di media sosial. Informasi menyesatkan tersebut muncul dalam beragam bentuk, mulai dari klaim pernyataan terkait tokoh dunia hingga isu kebijakan dalam negeri.

Berikut beberapa hoaks yang ditemukan beredar di platform media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Klaim Prabowo: Trump dan Netanyahu “takut” karena “Macan Asia”

Salah satu hoaks yang beredar menampilkan tangkapan layar seolah-olah berasal dari TV One News, disertai narasi: “Prabowo! Trump dan Netanyahu Takut Dengan Saya, Amerika dan Israel Tau Kalu Prabowo Adalah Macan Asia yg ditakuti Di Asia.” Unggahan tersebut ditemukan beredar di Facebook dan salah satunya diposting pada 5 Maret 2026.

Klaim Dubes Iran menyindir Prabowo soal mediasi Iran–AS

Hoaks lain menampilkan foto Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, bersama Presiden Prabowo, dengan narasi yang menyatakan Iran menolak ajakan mediasi Indonesia dengan Amerika Serikat dan meminta Prabowo lebih baik mengurus rakyat Indonesia yang masih miskin. Unggahan tersebut ditemukan beredar di Facebook dan salah satunya diposting pada 4 Maret 2026. Dalam unggahan itu juga terdapat tambahan komentar bernada sindiran.

Isu penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Idul Fitri

Selain isu terkait hubungan internasional, beredar pula klaim yang menyebut Presiden Prabowo akan resmi menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Hari Raya Idul Fitri. Klaim tersebut diunggah oleh salah satu akun Facebook pada 26 Februari 2026 dengan narasi: “Persiden prabowo akan Menghentikan makanan bergisi/MBG secara resmi setelah hari raya idul fitri.”

Rangkaian klaim tersebut menunjukkan hoaks dapat memanfaatkan isu politik, hubungan luar negeri, hingga program pemerintah untuk menarik perhatian publik. Masyarakat diimbau lebih cermat menilai informasi yang beredar di media sosial, terutama yang mencatut nama pejabat negara.