Sejumlah pemilihan umum nasional pada 2026 diperkirakan menjadi penentu arah politik, ekonomi, dan hubungan internasional di berbagai kawasan. Dari Asia Selatan, Eropa, Amerika Latin, hingga Afrika, kontestasi politik di beberapa negara dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas regional serta sentimen pasar global.
Berikut 10 pemilu yang dinilai paling berpengaruh pada 2026:
1. Bangladesh
Bangladesh akan menggelar pemilu nasional pertama sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina digulingkan pada Agustus 2024. Peta politik disebut terfragmentasi, dengan kontestasi diisi Bangladesh Nationalist Party (BNP), Jamaat-e-Islami, dan National Citizen Party, sementara Awami League dilarang berpartisipasi.
Dari sisi ekonomi, Bangladesh menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, persoalan korupsi (peringkat 151 dari 180 negara), serta ketidakpastian pada sektor garmen—penopang utama ekspor—yang dinilai sensitif terhadap stabilitas politik dan hubungan dagang global.
2. Hungaria
Perdana Menteri Viktor Orbán dan Partai Fidesz telah berkuasa selama 15 tahun. Namun, kemunculan Péter Magyar dan Tisza Party disebut menjadi tantangan paling serius sejauh ini setelah meraih sekitar 30% suara dalam Pemilu Parlemen Eropa 2024.
Persaingan yang semakin ketat mendorong pemerintah merespons dengan kebijakan redistricting yang menuai kontroversi. Kampanye diperkirakan berfokus pada inflasi, harga energi, dan perlambatan pertumbuhan. Hasil pemilu juga berpotensi memengaruhi hubungan Hungaria dengan Uni Eropa serta arus investasi asing langsung.
3. Kolombia
Presiden Gustavo Petro tidak dapat mencalonkan diri kembali. Masa pemerintahannya diwarnai isu korupsi, tantangan implementasi perjanjian damai FARC, serta memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat.
Ekonomi Kolombia melambat, inflasi berada di kisaran 5%, dan tekanan eksternal meningkat seiring tarif AS sebesar 50%. Hasil pemilu dipandang menjadi indikator arah ideologis Amerika Latin ke depan.
4. Ethiopia
Pemilu Ethiopia diperkirakan tidak akan menjadi ajang kompetisi demokratis yang terbuka. Perdana Menteri Abiy Ahmed dan Prosperity Party sebelumnya memenangkan hampir seluruh kursi parlemen pada 2021.
Konflik bersenjata masih berlangsung di sejumlah wilayah, sementara ruang gerak oposisi dan media independen disebut semakin menyempit.
5. Armenia
Pemilu Armenia berlangsung setelah perjanjian damai dengan Azerbaijan yang ditandatangani pada Maret 2025. Perdana Menteri Nikol Pashinyan menawarkan visi “republik keempat” yang mencakup penerimaan batas wilayah saat ini, pengurangan ketergantungan pada Rusia, serta redefinisi identitas nasional.
6. Swedia
Pemerintahan Perdana Menteri Ulf Kristersson menghadapi tekanan akibat meningkatnya kekerasan geng, perdebatan kebijakan imigrasi, serta arah transisi energi. Anggaran 2026 memicu kontroversi karena mencakup pemotongan pajak besar dan peningkatan belanja pertahanan.
7. Brasil
Brasil menggelar pemilu serentak untuk presiden, kongres, dan gubernur. Pertumbuhan ekonomi melambat dan inflasi bertahan di sekitar 5%, dengan tekanan eksternal yang juga meningkat akibat tarif AS.
Presiden Luiz Inácio Lula da Silva disebut mencalonkan diri untuk periode keempat, sementara kubu kanan terpecah antara figur keluarga Bolsonaro dan Gubernur São Paulo Tarcísio de Freitas.
8. Israel
Perdana menteri Israel dengan masa jabatan terpanjang, Benjamin Netanyahu, memasuki 2026 dengan pertarungan yang dinilai bersejarah bagi kelangsungan karier politiknya. Meski batas waktu hukum pemilu adalah 27 Oktober, Netanyahu dapat memicu pemilu cepat paling cepat pada Juni.
Partai Likud yang dipimpinnya berada di bawah tekanan domestik akibat kegagalan intelijen dan respons pemerintah terhadap serangan 7 Oktober 2023, serta tekanan internasional terkait perang yang dinilai genosidal di Gaza. Netanyahu juga menghadapi tekanan dari kasus korupsi, kontroversi reformasi peradilan, serta evaluasi publik atas respons keamanan nasional.
Isu utama pemilu mencakup masa depan Gaza, biaya hidup, serta hubungan sipil dan militer, termasuk pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks. Pemilu 2026 berpotensi menjadi penentuan nasib Netanyahu, meski hasilnya tidak otomatis menjatuhkannya karena sangat bergantung pada aritmetika koalisi.
Israel menganut sistem parlementer. Jika koalisi Netanyahu gagal menguasai minimal 61 dari 120 kursi Knesset, ia tidak memiliki mandat untuk membentuk pemerintahan. Likud masih berpeluang menjadi partai terbesar, namun oposisi dapat menyatukan partai-partai tengah, kiri, dan kanan moderat guna membentuk koalisi alternatif.
9. Amerika Serikat
Pemilu paruh waktu AS dinilai selalu berdampak besar pada kebijakan fiskal, regulasi, dan sentimen pasar modal. Kontrol Kongres dapat memengaruhi agenda kebijakan pajak, belanja infrastruktur, serta regulasi sektor teknologi.
Seluruh 435 kursi DPR AS dan 35 dari 100 kursi Senat akan diperebutkan. Pemilu ini dipandang krusial karena menentukan kendali atas Kongres dan memengaruhi seberapa besar kekuasaan yang dapat dijalankan Donald Trump selama sisa masa jabatannya.
10. Gambia
Pemilu Gambia menjadi ujian terhadap komitmen pembatasan masa jabatan presiden. Presiden Adama Barrow, yang berkuasa sejak mengakhiri rezim otoriter Yahya Jammeh, kembali mencalonkan diri untuk periode ketiga meski janji awalnya berbeda.
Hasil pemilu Gambia dipandang menjadi indikator penting bagi konsolidasi demokrasi di Afrika Barat.
Secara keseluruhan, rangkaian pemilu pada 2026 diperkirakan menjadi barometer perubahan politik di sejumlah kawasan, sekaligus berpotensi memengaruhi kebijakan ekonomi dan hubungan antarnegara yang berdampak pada stabilitas regional dan pasar global.
