Wakil Ketua Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menilai peran akademisi dalam politik nasional lebih dibutuhkan pada tataran teori ketimbang terjun langsung ke politik praktis. Menurutnya, jika akademisi masuk ke arena politik praktis, politik nasional berisiko kehilangan panduan moral.
“Jadi sebaiknya, akademisi tidak terjun langsung ke gelanggang politik praktis. Akademisi itu sangat dibutuhkan pada tataran teorinya. Tapi kalau memang mau, harus ganti baju dulu,” kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Fahri menjelaskan, akademisi memiliki tugas memikirkan bagaimana politik yang ideal, termasuk nilai-nilai politik yang seharusnya dijalankan secara objektif. Ia menyebut prinsip-prinsip seperti keadilan, kesamaan, keterbukaan, dan kesetaraan sebagai nilai yang dijunjung dalam tradisi akademik, termasuk nilai agama.
Namun, Fahri menekankan bahwa ketika akademisi masuk ke gelanggang politik praktis, mereka harus siap menghadapi konsekuensi pertarungan politik yang berujung pada kalah atau menang. Dalam konteks itu, menurutnya, pertarungan politik berbeda dari perdebatan akademik karena tidak lagi semata-mata soal benar atau salah.
Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019 itu juga membedakan cara berpikir politisi dan akademisi. Ia mengatakan politisi cenderung berorientasi pada strategi untuk menang dan mengambil alih kekuasaan, sedangkan akademisi lebih menempatkan etika dan nilai politik sebagai panduan.
Terkait keterlibatan akademisi dalam kompetisi politik, Fahri menilai perlu ada pengaturan yang lebih tegas. Ia berpendapat aturan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) saat ini terlalu longgar sehingga terlalu banyak pihak ikut terlibat langsung dalam pertarungan.
“Dalam UU Pemilu yang ada saat ini, semua penonton ikut tendang bola, wasit pun ikut tendang bola, sehingga terjadilah kekacauan di dalam pemilu karena pembagian tugas tidak kita lakukan dengan baik,” ujarnya.
Fahri menambahkan, jika tidak ada perubahan dalam sistem politik, ongkos politik akan tetap mahal dan watak politik menjadi terlalu liar. Ia mengaitkan hal itu dengan pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyebut politik terlalu melelahkan, memakan biaya besar, dan terlalu banyak orang ikut bertarung.
Menurut Fahri, idealnya jumlah pihak yang bertarung dalam politik tidak terlalu banyak dan durasi pertarungan tidak berkepanjangan. Ia menilai tradisi demokrasi liberal yang dipahami secara keliru membuat konflik terus dipelihara seolah-olah selalu baik dan tidak perlu berhenti.
