Serangan rudal Iran yang menghantam ibu kota dan sejumlah kota besar di kawasan Teluk pada akhir pekan lalu tidak hanya merusak bangunan dan infrastruktur, tetapi juga mengguncang citra negara-negara Teluk sebagai wilayah yang selama ini dipandang relatif stabil dan jauh dari konflik terbuka di Timur Tengah.
Situasi ini menempatkan para pemimpin Teluk pada pilihan yang rumit. Membalas serangan berisiko memunculkan kesan bahwa mereka berada di kubu Israel. Namun, bersikap pasif juga berarti menghadapi ancaman serangan lanjutan dan kerusakan yang lebih luas di wilayah mereka.
Di tengah asap yang masih terlihat di beberapa kota, sejumlah suara dari kawasan menyerukan agar negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) tidak terseret ke dalam perang yang, menurut mereka, bukan pilihan kawasan tersebut.
Mantan Perdana Menteri sekaligus mantan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, menyampaikan peringatan melalui unggahan di X agar GCC tidak terjebak dalam konfrontasi langsung dengan Iran. Ia menyebut Teheran telah melanggar kedaulatan dan bertindak sebagai agresor, namun menilai bentrokan langsung hanya akan menguras sumber daya kedua pihak dan membuka ruang bagi kekuatan luar untuk mengendalikan kawasan dengan dalih penanganan krisis.
Pandangan serupa disampaikan Pemimpin Redaksi Gulf Times, Faisal Al-Mudahka. Ia menilai konflik ini merupakan perang Amerika Serikat dan Israel, sementara negara-negara Teluk berada pada posisi terhimpit akibat letak geopolitiknya. Ia menekankan bahwa kawasan Teluk selama ini berfokus pada kemakmuran dan pembangunan, bukan mencari perang.
Serangan Iran disebut sebagai balasan atas gempuran besar AS-Israel pada Sabtu sebelumnya yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta sejumlah petinggi militer. Serangan itu juga menghantam situs-situs pemerintah dan sebuah sekolah, dengan total korban jiwa dilaporkan mencapai 148 orang.
Teheran kemudian meluncurkan rudal dan drone ke arah Israel serta aset militer AS di Teluk. Dampaknya tercatat menimbulkan korban dan kerusakan di beberapa negara: tiga orang dilaporkan tewas di Uni Emirat Arab (UEA), bandara di Dubai dan Kuwait mengalami kerusakan, sementara asap dilaporkan menyelimuti gedung-gedung tinggi di Manama dan Doha. Arab Saudi juga mengonfirmasi adanya serangan di Riyadh.
Konfrontasi ini terjadi saat Oman disebut sedang memediasi jalur diplomasi antara Washington dan Teheran. Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, sebelumnya menyatakan perdamaian sudah “di depan mata” setelah Iran setuju mengencerkan cadangan uraniumnya. Namun, dalam hitungan jam, serangan AS-Israel dilaporkan tetap terjadi.
Pengamat politik Timur Tengah dari New York University Abu Dhabi, Monica Marks, menyebut serangan ke kota-kota seperti Doha atau Dubai sebagai skenario yang sebelumnya sulit dibayangkan oleh warga setempat. Ia menilai Iran yang berada dalam posisi terdesak memilih menjadikan negara-negara tetangganya di Teluk sebagai sandera daripada menerima kekalahan.
Menurutnya, risiko terbesar bukan hanya kerusakan fisik, melainkan potensi kelumpuhan menyeluruh jika infrastruktur vital—seperti fasilitas energi, pembangkit listrik, dan instalasi desalinasi air—ikut menjadi sasaran. Dalam kondisi geografis Teluk yang gersang, gangguan pada pasokan air dan listrik dapat membuat wilayah terdampak menjadi tidak layak huni.
Dampak ekonomi juga dikhawatirkan meluas secara global. Al-Mudahka mengingatkan bahwa 16 persen energi dunia berasal dari Qatar, sementara sepertiga aliran minyak global melewati Selat Hormuz. Ia memperingatkan bahwa gangguan serius di kawasan dapat memicu lonjakan harga minyak hingga 200 dolar AS per barel dan berdampak pada pasokan listrik serta aktivitas ekonomi di berbagai negara.
Pengamat dari King’s College London, Rob Geist Pinfold, menilai krisis ini menandai pergeseran besar dari pola konflik sebelumnya. Jika selama bertahun-tahun negara-negara Teluk lebih banyak menghadapi ancaman dari aktor non-negara seperti Houthi atau Hizbullah, situasi kini bergerak ke arah perang terbuka antarnegara.
Pinfold memperkirakan, apabila negara-negara Teluk memutuskan untuk bertindak, langkah tersebut kemungkinan dilakukan di bawah payung militer kawasan sendiri, seperti Pasukan Perisai Semenanjung (Peninsula Shield Force), alih-alih sekadar mendukung operasi AS atau Israel.
Dengan kerusakan yang sudah terlihat di sejumlah kota, ruang bagi negara-negara Teluk untuk tetap berada di luar pusaran konflik dinilai semakin sempit. Di sisi lain, dorongan untuk menahan diri tetap mengemuka, seiring kekhawatiran bahwa eskalasi lebih lanjut dapat membawa konsekuensi kemanusiaan, infrastruktur, dan ekonomi yang jauh lebih besar.
