Dosen Teknik Arsitektur Universitas Bung Hatta, Ir. Yaddi Sumitra, MTP, menilai Pemerintah Kota (Pemko) Padang perlu merevisi tata ruang kota dengan mempertimbangkan ancaman bencana. Menurutnya, sebagian besar warga Padang tinggal di wilayah rawan bencana, dan banyak di antaranya merupakan kelompok masyarakat miskin.
Yaddi menggambarkan kondisi permukiman di sepanjang pantai Kelurahan Purus, yang menurutnya masih terdapat rumah-rumah kayu yang pengap dan tidak layak huni. Rumah-rumah tersebut disebut dihuni sejumlah kepala keluarga dengan pekerjaan seperti buruh angkat dan tukang becak, yang kesehariannya sudah kesulitan memenuhi kebutuhan makan.
Ia menyampaikan bahwa kewaspadaan terhadap bencana tetap penting karena waktu kedatangan bencana tidak bisa diprediksi. Yaddi mengapresiasi upaya mitigasi seperti pembuatan peta serta rekrutmen relawan yang mendapat dukungan pemerintah daerah. Namun, ia mempertanyakan efektivitas sistem penyelamatan jika kondisi wilayah tidak sebanding antara fasilitas yang tersedia dan kebutuhan jumlah penduduk di kawasan rawan.
Menurut Yaddi, jumlah penduduk yang bermukim di daerah rawan bencana jauh lebih besar dibanding kapasitas rute pergerakan jalan, sementara jarak menuju titik aman dinilai terlalu jauh. Kondisi tersebut, katanya, membuat upaya penyelamatan diri warga berpotensi tidak efektif.
Ia juga menekankan bahwa kecepatan pergerakan manusia tanpa kendaraan sangat dipengaruhi usia dan jenis kelamin. Dalam situasi darurat, kelompok lansia, anak-anak, serta perempuan yang sedang sakit atau hamil dinilai memiliki keterbatasan mobilitas dibanding remaja laki-laki. Selain itu, tingkat pendidikan disebut dapat berpengaruh terhadap tekanan emosional dan kepanikan, yang berpotensi meningkatkan risiko korban.
Atas dasar itu, Yaddi mendorong Pemko Padang menyiapkan solusi jangka panjang melalui revisi tata ruang kota agar lebih aman dari ancaman bencana. Ia menyarankan pemerintah mencadangkan lahan untuk relokasi warga yang saat ini tinggal di kawasan berisiko, serta menyediakan rumah pengganti agar proses pemindahan dapat dilakukan.
Terkait pembiayaan, Yaddi menyebut langkah tersebut dapat didukung melalui perubahan anggaran 2005 maupun bantuan pihak ketiga. Ia menilai yang terpenting adalah kesiapan sistem pembangunan kawasan relokasi agar dapat segera diwujudkan.
Yaddi menambahkan bahwa pengembangan ruang ke arah kawasan bay-pass, menurutnya, sudah tidak bisa ditawar lagi, meski berpotensi mendapat hambatan dari investor yang menawarkan modal dan dampak ekonomi. Ia menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dibanding pengembangan prasarana, termasuk pusat perbelanjaan.
