Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Wirman Hamzani yang akrab disapa Hamzan Halilintar, mempertanyakan transparansi kebijakan penunjukan kepala sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat. Ia menilai terdapat kejanggalan dalam penunjukan sejumlah kepala sekolah baru.
Hamzan menyoroti adanya kasus pegawai yang baru beberapa tahun lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) namun langsung diangkat menjadi kepala sekolah. Menurutnya, kondisi itu kontras dengan banyak guru lain yang disebutnya lebih berpengalaman, termasuk yang mendekati masa pensiun, tetapi justru tidak diprioritaskan.
Ia juga menyinggung mutasi yang terjadi beberapa waktu lalu, yang menurutnya menunjukkan praktik penempatan jabatan yang tidak seimbang. Hamzan mempertanyakan mengapa kandidat yang dinilai lebih layak tidak dipilih, sementara pihak yang dianggap kurang pantas justru diutamakan.
“Ada sejumlah kandidat yang lebih layak untuk menduduki posisi Kepala Sekolah, tetapi justru mereka yang kurang pantas diprioritaskan. Apakah ini merupakan bentuk balas jasa dalam dunia politik?” ujarnya.
Politikus Fraksi Nasdem itu menegaskan pentingnya keadilan dalam proses penunjukan kepala sekolah agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap guru yang lebih berpengalaman. Ia meminta pihak terkait lebih terbuka dalam pengambilan keputusan serta mempertimbangkan prestasi dan pengalaman para guru yang telah lama mengabdi.
Terkait persoalan tersebut, Hamzan menyatakan dalam waktu dekat akan memanggil dinas terkait. Ia meminta agar penunjukan kepala sekolah yang berasal dari P3K dievaluasi kembali.
Hamzan menekankan bahwa sektor pendidikan merupakan fondasi penting bagi masa depan generasi muda. Karena itu, penunjukan pemimpin sekolah dinilai harus dilakukan secara tepat agar kualitas pendidikan tetap terjaga dan dapat ditingkatkan.
“Pendidikan yang baik membutuhkan pemimpin yang benar-benar paham akan tugas dan tanggung jawabnya,” pungkasnya.
