DPRD Ponorogo mendorong proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang tengah berlangsung dapat berjalan secara transparan. Dorongan itu disampaikan Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, yang berharap rekrutmen dilakukan terbuka dan adil.

Menurut Dwi Agus Prayitno, seluruh tahapan seleksi yang ditangani langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur menjadi faktor penting untuk memastikan proses berjalan sesuai prinsip transparansi.

Ia juga menilai momentum lelang jabatan Sekda perlu menjadi bahan evaluasi bagi pihak eksekutif. Salah satu catatan yang disorot adalah lamanya masa jabatan Sekda sebelumnya yang dinilai terlalu panjang sehingga berpotensi menutup peluang bagi pejabat lain untuk membawa gagasan baru.

Dwi Agus Prayitno menyinggung jabatan Sekda yang sebelumnya dipegang Agus Pramono selama sekitar 12 tahun. Ia menilai kondisi tersebut dapat menimbulkan citra kurang baik dalam tata kelola pemerintahan, berpotensi memunculkan persoalan hukum, serta menghambat proses regenerasi di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

“Jabatan Sekda yang terlalu lama juga bisa menghambat regenerasi. Padahal banyak pejabat lain yang memiliki ide, gagasan, serta inovasi baru untuk kemajuan daerah,” ujarnya.

Terkait lima kandidat yang saat ini mengikuti tahapan seleksi, Dwi Agus Prayitno menilai semuanya memiliki kapasitas dan kelayakan untuk menduduki jabatan Sekda Ponorogo. Ia menyebut para kandidat memiliki latar belakang pendidikan yang baik serta pengalaman memimpin organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk prestasi dan inovasi masing-masing.

Lima kandidat yang lolos seleksi administrasi dan mengikuti tes kompetensi adalah Agus Sugiarto (Kepala BPPKAD sekaligus Pelaksana Harian Sekda), Masun (Kepala BPBD), Henry Indrawardhana (Kepala Dinas PPKB), Imam Basori (Inspektur Inspektorat), serta Dewi Wuri Handayani (Asisten Administrasi Umum Setkab).