Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih digagas sebagai bagian dari narasi kemandirian ekonomi, sekaligus upaya menantang dominasi ritel modern yang telah menjangkau hingga wilayah pedesaan. Namun, analisis dalam tulisan opini menilai keberhasilan sebuah bisnis ritel tidak bisa bertumpu pada sentimen nasionalisme atau sekadar label “Merah Putih”.
Tulisan tersebut menggarisbawahi empat pilar yang dinilai menjadi penentu keberhasilan ritel modern—seperti Indomaret dan Alfamart—yang justru disebut masih menjadi titik lemah Kopdes Merah Putih.
Pertama, struktur biaya awal yang dinilai terlalu besar. Dalam pandangan penulis opini, bisnis ritel yang sehat umumnya bertumbuh dari efisiensi, sementara ekspansi dilakukan setelah sistem berjalan mapan. Kopdes disebut langsung menggelontorkan anggaran besar untuk kebutuhan fisik, seperti sewa lahan, renovasi gedung, dan pengadaan alat kasir. Jika biaya operasional sudah tinggi sejak awal sementara omzet belum teruji, risiko kerugian sistemik dinilai membesar.
Kedua, persoalan rantai pasok dan daya tawar pembelian. Ritel modern dinilai unggul karena skala pembelian besar yang membuat harga satuan lebih murah. Sementara itu, Kopdes disebut berpotensi menjadi “pembeli kecil” apabila tidak memiliki pusat distribusi yang terintegrasi secara nasional. Dampaknya, harga jual di Kopdes dikhawatirkan lebih mahal dibanding minimarket modern, sehingga konsumen yang pragmatis cenderung memilih opsi termurah.
Ketiga, ketidakjelasan portofolio atau bauran produk. Ritel dinilai perlu menjual barang yang dibutuhkan pasar. Namun, kurasi produk Kopdes disebut belum jelas. Jika hanya mengandalkan produk UMKM lokal tanpa standar kualitas atau menjual kebutuhan pokok dengan harga yang tidak kompetitif, perputaran barang dikhawatirkan lambat. Dalam analisis tersebut, barang yang tidak bergerak dipandang sebagai modal mengendap, sementara margin tipis berisiko habis untuk menutup biaya seperti listrik dan gaji karyawan.
Keempat, tantangan manajemen profesional. Ritel modern disebut dikelola dengan sistem yang presisi, termasuk dukungan teknologi informasi, pengecekan stok otomatis, dan standar layanan pelanggan. Sebaliknya, koperasi di Indonesia dinilai kerap terjebak pada pola manajemen kekeluargaan atau titipan politik. Tanpa pengawasan ketat, dana besar yang digelontorkan disebut rawan mengalami kebocoran atau salah urus.
Di bagian kesimpulan, opini tersebut menegaskan bahwa membangun pesaing ritel modern tidak cukup dengan membangun gedung dan memberi label tertentu. Tanpa keunggulan harga dan keunggulan sistem, Kopdes Merah Putih dikhawatirkan hanya menjadi proyek fisik yang menghabiskan anggaran tanpa mampu mengubah peta ekonomi desa.
