Serangan Israel ke Suriah kembali meningkat tajam setelah pesawat tempur membombardir area di sekitar istana kepresidenan di Damaskus. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam pernyataan bersama Menteri Pertahanan Israel Israel Katz, menyebut serangan itu sebagai pesan kepada otoritas Suriah.

Netanyahu mengatakan Israel tidak akan membiarkan pasukan Suriah ditempatkan di selatan Damaskus atau munculnya ancaman terhadap komunitas Druze. Namun eskalasi tidak berhenti di situ. Serangan kemudian meluas dengan pemboman terhadap tujuh situs militer di tiga provinsi Suriah, yang disebut sebagai serangan terbesar sejak awal April.

Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang durasi dan tujuan rangkaian serangan Israel, serta langkah yang dapat diambil Presiden Suriah Ahmad Al-Sharaa dalam menghadapi serangan berulang. Dalam narasi yang dikemukakan, sejak jatuhnya rezim Assad Israel menargetkan aset militer tentara Suriah sebelumnya dengan alasan operasi preventif untuk mencegah senjata jatuh ke tangan otoritas baru yang disebutnya sebagai “kelompok teroris”.

Di luar serangan terhadap aset militer, Israel juga disebut melanggar zona penyangga dan mengakhiri perjanjian pemisahan tahun 1974. Israel disebut membentuk zona penyangga yang luas mencakup sebagian besar Provinsi Quneitra, meluas ke sejumlah wilayah di Provinsi Daraa, hingga mencapai Provinsi Sweida.

Israel juga membangun narasi bahwa tindakannya bertujuan melindungi komunitas Druze di Suriah, termasuk dengan ancaman akan menyerang pasukan Suriah yang memasuki Sweida. Dalam perkembangan terbaru, serangan Israel disebut mencapai puncaknya ketika konvoi Pasukan Keamanan Umum yang menuju kota Ashrafiyat Sahnaya diserang, disusul serangan di sekitar istana kepresidenan.

Rangkaian peristiwa itu terjadi setelah otoritas Suriah yang baru berhasil meredam bentrokan berdarah di Jaramana dan Ashrafiyat Sahnaya yang kemudian meluas ke wilayah Provinsi Sweida. Otoritas baru Suriah menandatangani kesepakatan dengan tokoh sosial dan spiritual setempat yang mencakup penyerahan senjata kepada pihak berwenang serta penempatan Pasukan Keamanan Umum di wilayah-wilayah tersebut.

Dalam pandangan yang berkembang, Israel dinilai berupaya mengirim beberapa pesan, termasuk memberi tekanan kepada otoritas Suriah yang baru dengan memanfaatkan kondisi sulit akibat warisan rezim Assad. Israel juga disebut ingin mencegah pemerintah baru Suriah memulihkan kekuatan dan memperluas kedaulatan di seluruh negeri, terutama di wilayah selatan.

Meski ada upaya untuk memisahkan wilayah selatan dari Suriah, mayoritas warga Suriah di kawasan itu disebut tetap menganggap diri sebagai bagian integral dari negara, menolak intervensi Israel, dan mempertahankan identitas Suriah. Di Sweida, terdapat suara minoritas yang dipimpin Syeikh Hikmat Al-Hijri dan pengikutnya yang disebut berbeda dengan pandangan mayoritas penduduk provinsi tersebut.

Sebuah pertemuan yang melibatkan pemimpin agama dan militer serta aktivis di Sweida dilaporkan menyampaikan penolakan terhadap upaya Israel. Pertemuan itu menegaskan penolakan terhadap pemisahan, perpecahan, atau separatisme, serta menyatakan bahwa rakyat Sweida tetap Suriah dalam asal-usul dan identitas, dan berkomitmen pada persatuan rakyat Suriah di bawah satu bendera.

Di tengah eskalasi, Presiden Suriah Ahmad Al-Sharaa dinilai perlu berpikir melampaui langkah defensif semata. Pendekatan diplomatik dan militer yang lebih canggih disebut mungkin diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan integritas Suriah, sembari menghadapi tekanan dari kekuatan luar yang semakin agresif. Pada saat yang sama, Suriah dinilai perlu memperkuat solidaritas antarwarga untuk menghadapi upaya pemecahbelahan dari luar.

Pemerintahan sayap kanan Israel saat ini juga disebut berusaha mengirim pesan kepada Amerika Serikat, Turki, dan negara-negara lain di kawasan bahwa kepentingan dan keamanan Israel menjadi prioritas. Ini dikaitkan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang baru-baru ini menyatakan dukungan kepada Turki di hadapan Netanyahu di Gedung Putih dan menyerukan agar Netanyahu bersikap lebih bijaksana. Meski demikian, Israel disebut tetap melanjutkan agenda agresifnya di Suriah.

Serangan-serangan Israel kerap diklaim sebagai respons atas seruan untuk melindungi komunitas Druze, yang kemudian disebut dijadikan alat untuk memprovokasi komponen sosial Suriah lainnya. Namun, pandangan yang muncul menyebut upaya tersebut tidak akan efektif terhadap mayoritas rakyat Suriah, yang disebut masih mengingat perjuangan tokoh-tokoh seperti Sultan Pasha Al-Atrash dalam membela kemerdekaan dan kesatuan Suriah.

Di sisi lain, otoritas Suriah disebut memiliki keterbatasan untuk merespons eskalasi Israel, mengingat beratnya kehancuran yang diwariskan rezim Assad. Meski demikian, otoritas Suriah tetap mengeluarkan pernyataan yang menegaskan komitmen untuk “mencegah ancaman apapun yang dapat membahayakan keamanan tanah air dan warga negara”. Serangan Israel juga disebut dipandang sebagai “serangan terhadap institusi negara, kedaulatan, keamanan nasional, dan persatuan rakyat Suriah.”

Penilaian yang berkembang menyebut respons tersebut belum cukup dan diperlukan langkah konkret di berbagai level. Salah satunya adalah mendorong negara-negara Arab dan negara sahabat mengambil sikap tegas serta membangun posisi internasional melalui lembaga-lembaga internasional.

Namun, penekanan juga diarahkan pada penguatan domestik. Otoritas baru Suriah dinilai perlu memperkuat fondasi dalam negeri dan persatuan nasional dengan memperdalam dialog dengan aktor sipil dan politik di seluruh Suriah, tidak hanya bergantung pada kesepakatan dengan pemimpin agama dan militer.

Otoritas Suriah yang baru disebut belum berhasil membangun stabilitas dan menjaga perdamaian sipil karena lebih mengandalkan solusi militer ketimbang instrumen politik. Kondisi ini dinilai menambah ketegangan dan ketidakpuasan di kalangan banyak kelompok, sekaligus melemahkan kemampuan kepemimpinan untuk mencapai konsensus nasional di tengah perpecahan sosial dan konflik yang diwariskan.

Di tingkat internal, salah satu gagasan yang mengemuka adalah perlunya pendirian partai-partai politik yang dapat menyediakan ruang publik bagi warga Suriah untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi tanpa memandang afiliasi agama maupun etnis. Pluralisme politik disebut sebagai kunci untuk memperkuat dialog antarwarga, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mendorong kontribusi publik pada pembangunan negara.

Mayoritas rakyat Suriah disebut berharap Presiden sementara Ahmad Al-Sharaa mengadopsi solusi politik untuk persoalan yang ada, dengan tujuan memperkuat kondisi domestik dan membangun kapasitas menghadapi intervensi Israel maupun kekuatan lain yang menentang transformasi baru Suriah. Dalam situasi ini, Al-Sharaa dipandang memikul tanggung jawab besar menghadapi tantangan internal sekaligus tekanan eksternal yang terus meningkat.