Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran krusial dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, peningkatan kualitas kinerja menjadi fokus utama, dengan penerapan sistem merit sebagai upaya memperbaiki manajemen ASN secara adil dan berbasis kompetensi.
Sistem Merit dan Tantangan Implementasinya
Sistem merit dalam UU ASN menegaskan bahwa kebijakan dan manajemen ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi atas latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, dan faktor lainnya. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem merit belum merata di lingkungan K/L dan Pemda.
Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB, mengidentifikasi enam poin penting sistem merit, yaitu:
- Pengorganisasian perencanaan ASN berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK).
- Perekrutan yang berorientasi pada talenta terbaik dengan basis jabatan dan sertifikasi.
- Pengembangan kapasitas melalui pelatihan, Training Need Analysis (TNA), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), coaching, dan mentoring.
- Penilaian kinerja secara berkelanjutan.
- Promosi dan rotasi dengan metode talent mapping, succession planning, dan open recruitment.
- Penghargaan yang layak bagi ASN melalui sistem pensiun dan kompensasi yang diperbarui.
Meski telah menjadi kerangka utama, penerapan keenam aspek ini belum optimal, terutama pada aspek pelatihan yang menjadi salah satu elemen penting peningkatan kualitas ASN.
Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan ASN
Penelitian dan pengamatan menunjukkan bahwa Diklat seringkali hanya dijalankan sebagai formalitas administratif tanpa menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan. Anita dan rekan-rekan (2013) menyatakan bahwa Diklat kerap dipandang sebagai kewajiban organisasi, sehingga materi dan metode yang disampaikan tidak selalu relevan atau diterapkan dalam tugas sehari-hari ASN. Padahal, tujuan utama pendidikan dan pelatihan adalah menciptakan perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta.
Kondisi ini tercermin dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi birokrasi meskipun anggaran besar telah dialokasikan untuk pencegahan dan penanganan masalah tersebut. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp56,7 triliun pada tahun 2020, meningkat empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Peran Kepemimpinan dan Revolusi Mental
Eko Prasojo, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, menekankan pentingnya kepemimpinan sebagai contoh utama dalam mendorong perubahan birokrasi. Pemimpin yang menunjukkan integritas dan etika kerja akan mempengaruhi perilaku ASN di bawahnya. Oleh karena itu, revolusi mental perlu diwujudkan melalui perubahan sistem, termasuk pembentukan sekolah kader ASN dan revisi kurikulum Diklat Kepemimpinan untuk pejabat pimpinan tinggi (JPT).
Strategi Perbaikan Diklat ASN
Untuk meningkatkan efektivitas Diklat, beberapa langkah strategis perlu dilakukan, antara lain:
- Peninjauan dan pembaruan materi Diklat secara berkala oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), KemenPAN-RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pemangku kepentingan terkait.
- Peningkatan fokus Diklat Kepemimpinan pada aspek penerapan dan tindak lanjut, agar tidak hanya menjadi pengetahuan teoritis semata.
- Pengembangan metode pembelajaran yang adaptif seperti coaching, mentoring, counseling, dan pemagangan, disertai komitmen pelaksanaan Diklat berkelanjutan untuk menjaga integritas ASN.
- Kolaborasi LAN dan aktor strategis dengan lembaga pelatihan swasta yang mengkhususkan diri pada peningkatan soft skill dan kepemimpinan.
Kesimpulannya, Diklat ASN yang efektif harus mampu menghasilkan perubahan perilaku dan peningkatan kualitas kinerja secara menyeluruh. Pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan serta kepemimpinan yang memberi contoh menjadi kunci penting dalam memperkuat sistem merit dan birokrasi yang profesional di Indonesia.
Vunny Wijaya
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)