Dalam acara Ijtima Ulama 3 yang digelar di Sentul, Bogor pada Rabu, 1 Mei 2019, sejumlah ulama pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyampaikan permintaan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) Yusuf Martak menyatakan dalam kesimpulan Ijtima Ulama 3 bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Prabowo Subianto yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa hasil pertemuan itu cukup komprehensif dan tegas.

Respon dari Tim Jokowi-Ma’ruf dan Pengamat

Maman Imanulhaq, Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin, menilai bahwa pihak yang terus mengangkat narasi kecurangan tanpa bukti justru telah melakukan kecurangan tersendiri. Menurutnya, penggunaan cara-cara yang tidak konstitusional dan tidak rasional menurunkan martabat ulama yang seharusnya dikenal sebagai sosok yang memahami ilmu, menghormati kesepakatan, dan menjunjung tinggi persaudaraan.

"Kita menolak orang yang terus-menerus membuat narasi kecurangan tanpa menunjukkan data dan fakta. Sebenarnya, dia telah berbuat curang," ujar Maman.

Pengamat komunikasi politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Abdul Wahid, menilai langkah politik ini sebagai upaya mendelegitimasi KPU dan hasil pemilu. Ia menyatakan bahwa narasi yang dibangun memberikan sinyal bahwa jika calon pilihan mereka kalah, maka satu-satunya jalan adalah tidak mempercayai hasil pemilu dan mendelegitimasi peran penyelenggara pemilu.

Abdul Wahid juga memandang mobilisasi ulama dalam Ijtima Ulama 3 sebagai bentuk bias politik yang sengaja memanfaatkan agama untuk kepentingan politik.

Pelaksanaan dan Peserta Acara

Acara yang dihadiri oleh ulama, tokoh masyarakat, dan aktivis dari sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam ini mengklaim mengundang sekitar 1.000 peserta, namun pantauan wartawan menunjukkan kehadiran sekitar 500 orang. Para peserta secara terbuka mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Saat ini, penghitungan real count KPU mencapai lebih dari 60% dengan pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul sekitar 56% berbanding 44% milik Prabowo-Sandiaga. Prabowo telah mengklaim kemenangan sebanyak tiga kali serta menuding adanya kecurangan dalam pemilu, sementara Jokowi meminta masyarakat bersabar menunggu hasil resmi KPU yang dijadwalkan diumumkan pada 22 Mei 2019.

Tanggapan dan Pernyataan Panitia Ijtima Ulama 3

Maman Imanulhaq juga mengkritik cara-cara yang digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat dan mengerahkan people power, dengan menyatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak elegan. Ia mengimbau agar energi umat tidak disia-siakan dan mengingatkan untuk menghormati proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Ketua Ijtima Ulama 3, Slamet Maarif, menjelaskan bahwa tuduhan kejahatan pemilu yang mereka sampaikan didasarkan pada dugaan perbuatan curang yang mengarah ke tindakan yang menzalimi suara rakyat dan memerintahkan suara hak orang lain. Ia menegaskan bahwa indikasi kecurangan tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, hingga saat ini kubu Prabowo-Sandiaga belum mempublikasikan metode perhitungan yang mendukung klaim kemenangan mereka.

Panitia Ijtima Ulama membantah tuduhan bahwa acara tersebut berusaha menggiring opini adanya kecurangan di Pemilu 2019. Bachtiar Nasir, salah satu panitia pengarah, menyatakan bahwa tujuan para ulama hadir adalah untuk memberikan ketenangan kepada umat dan meredam potensi kericuhan di kalangan pendukung Prabowo-Sandiaga.

Sebelumnya, penyelenggara Ijtima Ulama menyebut acara ini sebagai forum untuk menyikapi proses penghitungan dan rekapitulasi pemilu serta mencari solusi menghadapi dugaan kecurangan secara syar’i dan konstitusional.

Agenda dan Konten Acara

Dalam acara tersebut, peserta mendapat laporan dari jaringan di daerah mengenai dugaan kecurangan di Pemilu 2019 dan mendengarkan rekaman pidato Rizieq Shihab yang diberi judul "Maklumat Mekkah." Panitia juga menghadirkan sejumlah pakar hukum, teknologi informasi, dan ahli pidana untuk memberikan penilaian terkait perkembangan Pilpres 2019.

Slamet Maarif menyatakan bahwa paparan dari kalangan agama dan hukum menjadi dasar pembahasan sebelum mengeluarkan rekomendasi akhir acara. Ia juga menegaskan bahwa Ijtima Ulama merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi, selama tidak melanggar aturan yang berlaku.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan partai politik pendukung Prabowo dalam Ijtima Ulama, Slamet menegaskan bahwa gerakan tersebut didasarkan pada kepentingan bangsa dan agama.

Latar Belakang Gerakan dan Pengawasan Internasional

Ijtima Ulama merupakan kelanjutan dari gerakan politik yang dimulai oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI pada 2016, yang semula berfokus pada kasus Pilkada DKI Jakarta dan tuduhan penistaan agama oleh calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). GNPF MUI kemudian berubah menjadi GNPF Ulama dan menyatakan dukungan terbuka kepada Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2019.

Pemilu 2019 juga diamati oleh puluhan perwakilan kedutaan besar dan pemerhati pemilu internasional melalui Election Visit Program, yang memantau sejumlah tempat pemungutan suara di Jakarta. Anthony Banbury, Presiden dan CEO International Foundation for Electoral Systems (IFES), menyatakan bahwa proses pemilu di Indonesia berjalan dengan sangat lancar dan terorganisir dengan baik, termasuk penggunaan banyak TPS kecil yang tersebar di wilayah padat penduduk.