Konflik antara pemerintah Ethiopia dan pasukan bersenjata dari wilayah Tigray di utara negara tersebut terus berlanjut dan semakin memanas. Pertempuran yang telah berlangsung hampir dua pekan ini menyebabkan ketidakstabilan serius di Ethiopia, salah satu negara terpadat di Afrika Timur, dengan ratusan korban jiwa dan ribuan pengungsi.

Latar Belakang Konflik

Konflik ini bermula pada 4 November 2020 ketika Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, memerintahkan operasi militer terhadap pasukan regional Tigray. Pemerintah pusat menyatakan langkah ini sebagai respons atas serangan yang dilakukan oleh pasukan Tigray terhadap pangkalan militer pemerintah di wilayah tersebut.

Namun, akar permasalahan terkait dengan ketegangan politik dan etnis yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Sejak 1994, Ethiopia menerapkan sistem federal berdasarkan etnis yang membagi negara menjadi 10 wilayah dengan otonomi tertentu. Partai Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) memegang peranan penting dalam membentuk sistem ini dan menjadi bagian utama dari koalisi yang memimpin Ethiopia selama hampir tiga dekade sejak 1991.

Namun, perubahan besar terjadi setelah Abiy Ahmed menjabat sebagai perdana menteri pada 2018. Berasal dari kelompok etnis Oromo, Abiy mengusung agenda reformasi politik, persatuan, dan rekonsiliasi nasional. Ia membentuk partai baru, Partai Kemakmuran, dan memecat sejumlah tokoh Tigray yang dituduh korupsi dan otoritarianisme. Langkah ini memicu ketegangan dengan TPLF yang melihat upaya Abiy sebagai ancaman terhadap sistem federal dan kekuasaan mereka.

Krisis Politik dan Pemilu yang Memicu Konflik

Ketegangan politik semakin meningkat ketika pemerintah pusat menunda pemilihan umum nasional akibat pandemi COVID-19, sementara pemerintah wilayah Tigray menggelar pemilu regional sendiri pada September 2020. Pemerintah federal menganggap pemilu regional tersebut ilegal, sehingga terjadi perpecahan yang makin dalam antara kedua pihak.

Pada Oktober, pemerintah pusat menghentikan pendanaan ke Tigray dan memutuskan hubungan resmi. Pemerintah daerah Tigray menilai tindakan ini sebagai deklarasi perang, yang kemudian berujung pada serangan militer oleh pemerintah federal pada awal November.

Dampak Konflik dan Prospek Ke depan

Sejak eskalasi konflik, ribuan warga sipil terpaksa mengungsi ke wilayah lain di Ethiopia maupun ke negara tetangga seperti Sudan. Laporan mengenai korban jiwa terus bermunculan, termasuk kabar adanya pembunuhan warga sipil, meskipun jumlah pasti sulit dipastikan karena komunikasi yang terbatas di daerah konflik.

Pemerintah Ethiopia telah menetapkan keadaan darurat nasional selama enam bulan di wilayah Tigray. Namun, para pengamat memperingatkan bahwa perang ini berpotensi berkepanjangan. International Crisis Group menyebutkan bahwa pasukan Tigray memiliki milisi dan paramiliter yang besar, dengan kekuatan gabungan yang diperkirakan mencapai 250.000 tentara, sehingga konflik dapat berlangsung lama dan sulit diselesaikan secara cepat.

Ethiopia sebagai negara dengan populasi terbesar kedua di Afrika memiliki peran penting dalam stabilitas kawasan Tanduk Afrika. Jika konflik ini terus berlanjut, dampaknya bisa meluas ke negara-negara tetangga, seperti yang sudah terlihat dari serangan misil ke Eritrea dan lonjakan pengungsi ke Sudan.

Kesimpulan

• Konflik Tigray bermula dari ketegangan politik dan etnis yang lama, dipicu oleh reformasi pemerintahan dan perebutan kekuasaan.
• Perbedaan sikap terkait pemilihan umum dan otonomi wilayah memicu eskalasi yang berujung pada serangan militer pemerintah pusat ke Tigray.
• Akibatnya, terjadi krisis kemanusiaan dengan ratusan korban jiwa dan ribuan pengungsi.
• Perang ini berpotensi berkepanjangan dan dapat memengaruhi stabilitas regional di Afrika Timur.