Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berlangsung selama enam bulan sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Meskipun berbagai prediksi awal menyatakan pandemi akan berakhir pada Juli hingga September 2020, kenyataannya virus corona terus menyebar dan telah menimbulkan lebih dari 7.500 kematian di Tanah Air.

Angka kasus harian yang tidak menunjukkan penurunan signifikan serta tingginya angka kematian menjadi sorotan banyak pihak. Mereka menilai hal ini tidak terlepas dari sejumlah kebijakan dan pernyataan pemerintah yang dinilai kurang tepat dalam menangani pandemi sejak awal.

Pernyataan Pejabat yang Menimbulkan Kontroversi

• Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto: Pada awal Februari 2020, Terawan mempertanyakan wartawan yang terus mempertanyakan keberadaan virus corona di Indonesia yang belum terdeteksi, dan menyatakan hal tersebut sebaiknya disyukuri. Ia juga menyampaikan bahwa doa menjadi faktor utama pencegahan masuknya virus ke Indonesia, dengan mengutip prinsip berdoa dan berusaha (ora et labora). Pernyataan lain menyebut bahwa respons publik yang khawatir berlebihan terhadap Covid-19 tidak perlu dibuat heboh karena flu biasa memiliki angka kematian yang lebih tinggi. Terawan juga menyebut Covid-19 sebagai penyakit yang "self limiting" dan akan sembuh dengan sendirinya.
• Presiden Joko Widodo: Pada April 2020, Jokowi membedakan antara "mudik" dan "pulang kampung" untuk menjelaskan mengapa pemerintah tidak melarang masyarakat yang kembali ke daerah asal selama masa tanggap darurat. Pernyataan lain pada Mei 2020 meminta masyarakat untuk "hidup berdamai" dengan Covid-19 hingga vaksin efektif ditemukan, yang menandai perubahan narasi dari perang melawan virus menjadi adaptasi hidup bersama virus.
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Pada Februari 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 72 miliar untuk jasa influencer dan promosi media dalam upaya menggenjot pariwisata yang terdampak pandemi. Kebijakan ini mendapat kritik karena dianggap kurang fokus pada pencegahan penyebaran virus, sementara negara lain menutup akses masuk warga asing.
• Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD: Pada Mei 2020, Mahfud membagikan analogi virus corona dengan seorang istri, bahwa virus ini sulit ditaklukkan dan masyarakat harus belajar hidup berdampingan dengannya. Pernyataan ini menggambarkan perubahan strategi pemerintah dari pembatasan ketat menuju adaptasi dengan penerapan protokol kesehatan dalam konsep "new normal".

Evaluasi Penanganan dan Dampaknya

Berbagai pernyataan di atas mencerminkan sikap pemerintah yang sempat meremehkan potensi penyebaran virus corona di Indonesia. Hal ini dinilai berkontribusi pada lambatnya langkah antisipasi dan pencegahan penularan yang berdampak pada tingginya jumlah kasus dan kematian. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga agar roda perekonomian tetap berjalan dengan memperkenalkan konsep hidup berdamai dengan virus dan kebijakan adaptasi sosial baru.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat diharapkan dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengendalikan pandemi hingga vaksin yang efektif tersedia.