Pemerintah Filipina mendesak Meta untuk segera mengambil tindakan terhadap konten hoaks dan provokatif yang dinilai memicu kepanikan di negara tersebut. Pemerintah juga menyatakan siap menempuh langkah hukum apabila tidak ada respons cepat dari perusahaan media sosial asal Amerika Serikat itu.

Dalam penjelasannya, pemerintah Filipina menyebut sejumlah hoaks yang belakangan beredar luas di platform Meta. Di antaranya informasi palsu terkait kondisi kesehatan Presiden Ferdinand Marcos Jr, isu gangguan pasokan energi, kabar mengenai operasi militer, hingga hoaks yang mencatut nama lembaga keuangan dan sistem pembayaran.

Pemerintah Filipina telah mengirim surat resmi kepada pendiri sekaligus pemilik Meta, Mark Zuckerberg, sejak 10 April. Dalam surat itu, pemerintah berharap Meta memberikan jawaban dalam waktu tujuh hari sejak surat dikirim.

Surat tersebut menegaskan bahwa kegagalan mengambil tindakan yang cepat dan memadai dapat mendorong pemerintah Filipina mempertimbangkan langkah regulasi dan hukum yang diperlukan. Pemerintah juga menilai penyebaran disinformasi melanggar ketentuan hukum pidana dan undang-undang kejahatan siber di Filipina, serta berisiko mengganggu ketertiban umum, stabilitas ekonomi, dan keamanan nasional.