Gelombang demonstrasi bertajuk “No Kings” berlangsung serentak di Amerika Serikat pada Sabtu (28/3), digelar di lebih dari 3.300 titik di seluruh 50 negara bagian. Aksi ini menjadi simbol penolakan terhadap kepemimpinan Presiden Donald Trump yang dinilai para peserta semakin otoriter.
Gerakan “No Kings” disebut sebagai mobilisasi besar ketiga dari gerakan akar rumput yang berkembang seiring meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah. Dalam aksi tersebut, ribuan hingga jutaan warga turun ke jalan membawa pesan penolakan terhadap konsentrasi kekuasaan serta seruan pembelaan terhadap demokrasi.
Para demonstran menyoroti beragam kebijakan yang mereka nilai menggerus nilai-nilai demokrasi, mulai dari kebijakan imigrasi, pembatasan hak aborsi, hingga keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik bersenjata baru. Meski tidak berfokus pada satu isu, gerakan ini secara luas mengkritik perluasan kekuasaan eksekutif.
“Ini tentang segalanya,” ujar Caitlin Pease, peserta aksi yang untuk pertama kalinya mengikuti demonstrasi di Upstate New York.
Aksi tersebut berlangsung di tengah menurunnya tingkat persetujuan publik terhadap Trump, termasuk dari sebagian pendukungnya. Sejumlah kebijakan menjadi sorotan, seperti konflik dengan Iran yang menewaskan 13 personel militer AS, kenaikan harga bahan bakar, serta lonjakan harga kebutuhan pokok yang dikaitkan dengan kebijakan tarif.
Di sisi lain, politisi Partai Republik menilai gerakan ini tidak efektif, sementara Trump menyebutnya sebagai “lelucon”. Namun, koalisi kelompok progresif penggagas aksi mengklaim jumlah peserta kali ini melampaui rekor sebelumnya, setelah sekitar 7 juta orang disebut turut serta dalam demonstrasi pada Oktober lalu.
Demonstrasi “No Kings” dilaporkan menjangkau berbagai wilayah, dari kota-kota besar hingga daerah konservatif, termasuk Alaska dan kawasan sekitar Mar-a-Lago. Aksi terbesar disebut terjadi di depan Gedung Capitol Negara Bagian Minnesota. Gubernur Minnesota Tim Walz menyatakan dukungan terbuka terhadap demonstrasi tersebut.
“Ketika demokrasi terancam, Minnesota mengatakan tidak,” tegas Walz.
Gerakan ini juga meluas ke tingkat internasional melalui aksi solidaritas di sejumlah kota, antara lain Roma, Paris, Madrid, Amsterdam, Sydney, dan Tokyo. Di Washington DC, massa berkumpul di National Mall hingga sekitar Gedung Putih dengan membawa berbagai pesan dukungan terhadap demokrasi.
Sejumlah peserta mengaku sempat khawatir menunjukkan identitas karena bekerja di instansi pemerintah. Namun, sebagian lainnya memilih tetap bersuara.
“Dulu saya takut kehilangan pekerjaan, tapi sekarang tidak lagi,” ujar Kim, seorang pegawai federal.
