Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, mengkritik kinerja komunikasi pemerintah, khususnya yang dilakukan para menteri dan juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sejumlah kebijakan strategis yang telah dirancang dengan matang belum tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.
Idrus menilai persoalan utama bukan berada pada substansi kebijakan. Ia meyakini arah kebijakan pemerintah sudah memiliki fondasi yang kuat, mulai dari ideologi, falsafah bangsa, konstitusi, hingga semangat kebersamaan sebagai bangsa yang majemuk. Namun, komunikasi yang lemah membuat kebijakan tersebut kerap disalahpahami publik.
“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” kata Idrus kepada wartawan, Minggu (29/3).
Ia menegaskan, tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, publik bisa melihat pemerintah seolah berjalan tanpa arah. Karena itu, ia menilai para pembantu presiden seharusnya berperan aktif mendukung sekaligus menjelaskan kebijakan yang diambil.
Secara objektif, Idrus menyebut pemerintahan Prabowo memulai langkah dengan niat baik yang selaras dengan ideologi dan falsafah bangsa. Komitmen itu, menurutnya, tercermin dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai “rumah besar bersama” serta mendorong partisipasi seluruh elemen bangsa dalam pembangunan.
Idrus juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembangunan nasional. Ia menyebut program strategis dari pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan, termasuk hilirisasi industri yang dinilai penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi.
Selain itu, ia mengatakan pemerintah telah merumuskan kebijakan mendasar yang bersifat prospektif dan antisipatif, seperti ketahanan energi dan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.
“Secara konsep itu sudah benar. Ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” ujarnya.
Meski demikian, Idrus mengingatkan kebijakan besar membutuhkan narasi yang kuat, terbuka, dan konsisten. Ia menilai pemerintah perlu mampu menjelaskan tindak lanjut kebijakan secara rinci, termasuk berbagai skenario yang mungkin terjadi.
