Ada satu julukan yang belakangan memantul dari ruang rapat hingga layar ponsel: “Gubernur Konten”.
Nama yang dimaksud adalah Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang aktif merekam keseharian dan aksi sosialnya untuk media sosial.
Di Google Trends, frasa itu menanjak karena memicu perdebatan yang terasa dekat.
Ini bukan sekadar soal gaya komunikasi pejabat.
Ini soal bagaimana kekuasaan kini hadir, berbicara, dan dinilai, dalam format video yang bisa diputar ulang kapan saja.
-000-
Isu yang Membuatnya Menjadi Tren
Fenomena “Gubernur Konten” menjadi tren karena menyentuh dua emosi publik sekaligus: harapan dan kecurigaan.
Harapan bahwa pemimpin lebih dekat, responsif, dan terlihat bekerja.
Kecurigaan bahwa semua kedekatan itu bisa saja panggung, dan semua respons itu bisa saja seleksi adegan.
Di tengah kelelahan publik pada jargon birokrasi, video singkat terasa lebih “jujur” daripada rilis panjang.
Namun justru karena terasa jujur, ia juga rentan menjadi alat pembentukan citra yang sangat kuat.
-000-
Tiga Alasan Mengapa Isu Ini Viral
Pertama, karena ada klaim efisiensi anggaran iklan yang mengundang perhatian.
Dedi Mulyadi menyebut belanja iklan rutin Pemprov Jabar turun dari 50 miliar menjadi 3 miliar per tahun.
Klaim itu mudah menyulut diskusi, sebab menyentuh isu sensitif: uang publik dan cara pemerintah membelanjakannya.
Kedua, karena konten memberi ilusi kedekatan yang sangat kuat.
Ia merekam kunjungan ke warga, monolog pagi, dan aktivitas harian, lalu mengunggahnya ke Youtube, Tiktok, dan Instagram.
Publik merasa melihat pemimpin “bekerja” tanpa perantara.
Ketiga, karena julukan itu sendiri lahir dari momen politik yang jelas.
Asal-usulnya disebut datang dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, dalam rapat Komisi 2 DPR RI pada April 2025.
Ketika label muncul dari ruang formal negara lalu menjadi viral, publik menangkapnya sebagai sinyal: ada pertarungan makna.
-000-
Data yang Membentuk Persepsi Publik
Dedi Mulyadi menyebut sejak dilantik 20 Februari 2025, ia telah membuat 495 konten di Instagram.
Ia juga menyampaikan jumlah pengikutnya: 3 juta di Instagram dan 5,6 juta di Tiktok.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik.
Ia menjadi bukti sosial, semacam legitimasi baru yang lahir dari metrik digital.
Dalam politik era media sosial, pengikut sering dipersepsikan sebagai dukungan, meski keduanya tidak selalu identik.
-000-
Antara Publikasi Karakter dan Strategi Politik
Konten pejabat publik dapat dibaca sebagai publikasi karakter.
Publik ingin tahu watak pemimpinnya, bukan hanya programnya.
Di sisi lain, konten juga dapat dibaca sebagai strategi politik jangka panjang.
Dalam berita ini, pakar komunikasi politik disebut menilai aktivitas tersebut sebagai upaya membangun citra dan investasi politik masa depan.
Dedi Mulyadi sendiri menanggapi julukan itu dengan ringan.
Ia menyatakan konten adalah bentuk transparansi dan efisiensi, serta mengurangi biaya iklan konvensional.
Ia juga menegaskan konten dibuat mandiri tanpa menggunakan APBD.
Di titik ini, debat publik biasanya terbelah.
Apakah kita sedang menyaksikan transparansi yang makin terbuka, atau komunikasi politik yang makin canggih?
-000-
Pro dan Kontra yang Membelah Ruang Komentar
Kubu pro melihatnya sebagai cara komunikasi publik yang cepat dan modern.
Mereka menilai pemimpin turun langsung, menjawab masalah warga, dan tak bersembunyi di balik meja rapat.
Dalam situasi tertentu, kecepatan komunikasi bisa berarti kecepatan penanganan.
Namun kubu kontra melihat risiko yang tak kecil.
Konten dapat menciptakan kesan one-man show.
Komunikasi dianggap satu arah, karena publik hanya menerima, bukan berdialog dalam mekanisme yang setara.
Ada pula kekhawatiran konten memicu kegaduhan.
Terutama bila ide kebijakan yang belum matang diumumkan lebih dulu, sebelum jelas dasar dan mekanismenya.
-000-
Risiko Komunikasi dan “Biaya Terselubung”
Peneliti politik digital BRIN, Ubaidillah, menilai media sosial dapat dimanfaatkan pejabat untuk komunikasi publik yang cepat.
Informasi kebijakan bisa menyebar dalam waktu singkat dan mungkin lebih murah secara ekonomi.
Namun ia mengingatkan adanya risiko komunikasi.
Di balik efektivitas konten, ada “biaya terselubung” berupa risiko misinformasi dan hoaks.
Media sosial, dengan logika viralnya, kerap mendahulukan emosi daripada verifikasi.
Dalam ruang seperti itu, potongan konteks bisa lebih cepat menyebar dibanding penjelasan utuh.
-000-
Monolog Kekuasaan dan Tantangan bagi Jurnalisme
Ubaidillah juga menyinggung posisi jurnalis.
Konten media sosial sering menjadi momen monolog.
Jurnalis tidak selalu mendapat ruang klarifikasi atas hal yang belum jelas, sehingga keutuhan informasi dapat terganggu.
Ia menyebut kadang ada perbedaan pernyataan pejabat di media sosial dan di hadapan jurnalis saat konferensi pers.
Di sini, publik menghadapi persoalan baru.
Mana yang harus dipercaya sebagai pernyataan resmi, ketika satu pejabat memiliki lebih dari satu panggung komunikasi?
-000-
Pejabat Publik Bukan Kreator Biasa
Berita ini menegaskan perbedaan mendasar antara pejabat publik dan pengguna media sosial lain.
Pernyataan resmi pejabat publik semestinya berdasar peraturan perundang-undangan.
Seorang gubernur yang menyampaikan keputusan melalui media sosial idealnya didasari pergub atau peraturan lain.
Masalahnya, karakter konten media sosial sering spontan dan impulsif.
Ketegangan inilah yang membuat fenomena “Gubernur Konten” lebih dari sekadar gaya personal.
Ia menyentuh tata kelola, akuntabilitas, dan kepastian komunikasi pemerintahan.
-000-
Isu Besar Indonesia: Kepercayaan, Efisiensi, dan Demokrasi Digital
Fenomena ini terkait langsung dengan isu besar kepercayaan publik.
Di Indonesia, kepercayaan sering dibangun bukan hanya lewat hasil, tetapi lewat rasa “pemimpin hadir”.
Konten harian memberi kesan kehadiran yang konstan.
Namun demokrasi tidak cukup hanya dengan kehadiran.
Demokrasi juga memerlukan prosedur, institusi, dan mekanisme koreksi.
Isu kedua adalah efisiensi belanja publik.
Klaim penurunan belanja iklan dari 50 miliar menjadi 3 miliar menjadi simbol bahwa digitalisasi bisa mengubah pos anggaran.
Isu ketiga adalah demokrasi digital.
Ketika pejabat berkomunikasi langsung ke jutaan pengikut, ia memotong banyak perantara.
Itu bisa mempercepat informasi, tetapi juga dapat mengurangi ruang tanya jawab yang biasanya dipenuhi media dan forum formal.
-000-
Riset yang Relevan: Efektivitas dan Segmentasi Audiens
Ubaidillah menekankan efektivitas strategi konten digital bergantung pada kualitas materi dan manajemen kanal komunikasi.
Artinya, bukan sekadar sering unggah, tetapi bagaimana pesan disusun, dijelaskan, dan ditindaklanjuti.
Ia juga mengingatkan tantangan segmentasi audiens.
Tidak semua kelompok masyarakat aktif di media sosial.
Sebagian masih lebih terjangkau melalui media konvensional seperti televisi atau radio.
Ini penting untuk Indonesia, negara dengan kesenjangan akses dan literasi digital yang beragam antardaerah.
Jika pemerintah hanya mengandalkan media sosial, sebagian warga bisa tertinggal dari informasi layanan publik.
-000-
Pelajaran dari Luar Negeri: Politik dalam Format Konten
Di luar negeri, perdebatan tentang pemimpin yang mengandalkan media sosial juga pernah menguat.
Beberapa pemimpin menggunakan platform digital untuk berbicara langsung kepada publik, melewati media arus utama.
Polanya mirip: pendukung menyebutnya transparan dan dekat.
Pengkritik menyebutnya berisiko, karena pesan dapat menjadi sepihak dan memicu polarisasi.
Fenomena global itu menunjukkan satu hal.
Ketika komunikasi politik berubah menjadi aliran konten, pertarungan utama bukan hanya kebijakan, tetapi juga perhatian publik.
Dan perhatian publik adalah sumber daya yang sangat terbatas.
-000-
Bagaimana Publik Sebaiknya Membaca Fenomena Ini
Pertama, bedakan antara informasi, opini, dan keputusan.
Konten bisa memberi informasi awal, tetapi keputusan pemerintahan idealnya memiliki dasar regulasi yang jelas.
Kedua, dorong konsistensi kanal resmi.
Jika ada pernyataan di media sosial, publik berhak menuntut penjelasan yang sama di kanal pemerintahan yang formal dan terdokumentasi.
Ketiga, rawat ruang tanya jawab.
Konten monolog perlu dilengkapi dengan mekanisme dialog, baik melalui konferensi pers, forum warga, maupun kanal layanan pengaduan yang responsif.
-000-
Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah dan Pejabat Publik
Gunakan media sosial sebagai pintu, bukan pengganti.
Ia pintu masuk komunikasi, tetapi bukan substitusi dokumen kebijakan, konferensi pers, dan layanan informasi publik.
Bangun protokol komunikasi.
Pernyataan yang menyangkut kebijakan perlu melewati verifikasi internal agar tidak menimbulkan kegaduhan karena ide yang belum matang.
Pastikan inklusivitas.
Informasi penting harus tetap hadir di media konvensional dan kanal resmi, agar warga yang tidak aktif di media sosial tidak tertinggal.
Jaga akuntabilitas.
Jika konten mengklaim efisiensi, publik berhak meminta penjelasan yang rapi dan dapat ditelusuri, sesuai prinsip keterbukaan informasi.
-000-
Di Ujungnya, Ini Tentang Cara Kita Menilai Kepemimpinan
Fenomena “Gubernur Konten” memperlihatkan perubahan besar.
Kepemimpinan kini dinilai bukan hanya dari program, tetapi dari narasi harian yang terus hadir di layar.
Di satu sisi, ini bisa menjadi jembatan antara negara dan warga.
Di sisi lain, ia bisa menjadi kabut, jika yang terlihat hanya potongan kerja, bukan keseluruhan tata kelola.
Publik tidak perlu alergi pada konten.
Namun publik juga tidak perlu menyerahkan seluruh penilaian pada algoritma.
Sebab negara, pada akhirnya, bukan panggung.
Negara adalah kerja panjang yang menuntut ketelitian, kesabaran, dan keberanian untuk diuji.
-000-
Penutup
Di era ketika satu video bisa mengalahkan satu dokumen, kita perlu kewaspadaan baru.
Kita boleh mengapresiasi pemimpin yang hadir.
Namun kita juga wajib menjaga agar kehadiran itu tetap berpijak pada aturan, data, dan tanggung jawab.
Sebab demokrasi yang sehat bukan hanya soal siapa yang paling terdengar.
Demokrasi yang sehat adalah siapa yang paling siap dipertanggungjawabkan.
“Kekuasaan yang besar selalu menuntut pertanggungjawaban yang besar.”
