Isu yang Membuat “Antek Asing” Menjadi Tren

Dalam beberapa tahun terakhir, frasa “kekuatan asing” dan “antek asing” kembali ramai dicari dan diperdebatkan.

Pemicunya bukan sekadar satu peristiwa, melainkan pengulangan narasi itu dalam pidato Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik 20 Oktober 2024.

Riset yang dicatat Tempo menyebut, hingga 5 Februari 2026, Prabowo menyinggung pihak asing dalam sembilan pidato setelah menjadi presiden.

Tempo juga mencatat, pada periode 2014–2025, Prabowo setidaknya 38 kali menyinggung pihak asing dalam pernyataannya.

Ia bahkan menuding adanya intervensi dalam Pilpres 2014, termasuk pertemuan pihak negara asing dengan bupati dan wali kota.

Ketika ucapan seorang presiden mengulang kata yang sama, publik menangkapnya sebagai sinyal politik.

Bagi sebagian orang, itu peringatan tentang kedaulatan.

Bagi yang lain, itu bunyi alarm tentang cara mudah mencari kambing hitam.

-000-

Ada tiga alasan mengapa isu ini menjadi tren.

Pertama, narasi “asing” menyentuh emosi kolektif bangsa yang lahir dari pengalaman kolonial dan pergulatan kemerdekaan.

Ketika kata “asing” disebut, memori sejarah seperti otomatis menyala.

Kedua, narasi itu lentur.

Ia bisa menunjuk intelijen, modal, lembaga internasional, bahkan tokoh seperti George Soros dalam teori konspirasi yang beredar luas.

Ketiga, narasi itu mudah beredar di era media sosial.

Kalimat pendek seperti “antek asing” lebih cepat viral daripada penjelasan panjang tentang dokumen, konteks, dan pembuktian.

-000-

Namun tren bukan hanya soal popularitas.

Tren adalah petunjuk tentang kecemasan publik.

Ia menandai ketegangan lama yang belum selesai, yakni hubungan Indonesia dengan kekuasaan global dan kekuatan domestik yang saling menuduh.

Narasi Asing dalam Sejarah: Bukan Hal Baru

Intervensi dan campur tangan asing sudah muncul sejak era awal Indonesia merdeka.

Gerakan separatisme dan pemberontakan di masa mempertahankan kemerdekaan juga diwarnai indikasi keterlibatan asing.

Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa “asing” kadang benar hadir sebagai aktor.

Namun “asing” juga kerap hadir sebagai bahasa politik.

Bahasa itu bisa dipakai untuk menjelaskan kekacauan, atau untuk menutup perdebatan.

-000-

Dalam Peristiwa Madiun 1948, narasi dukungan Uni Soviet kerap disebut.

Musso, pentolan PKI yang baru pulang dari Uni Soviet, menggagas Republik Soviet Indonesia.

Sejarawan Harry Poeze menulis belum ditemukan dokumen yang membuktikan Musso datang membawa tugas resmi Moskwa.

Namun Poeze juga menilai sulit percaya Musso datang tanpa agenda, mengingat pertemuannya di Praha dengan diplomat Soviet dan pemimpin komunis Belanda.

Di sini tampak dua lapis sekaligus.

Ada kecurigaan geopolitik yang masuk akal, dan ada ruang kosong bukti yang mudah diisi spekulasi.

-000-

Pemberontakan PRRI/Permesta pada 1950-an juga kerap dikaitkan dengan Amerika Serikat.

Indikasi itu menguat saat pilot berkebangsaan AS Allen Lawrence Pope ditangkap di Maluku pada 18 Mei 1958.

Pope dituduh membantu Permesta dan mengoperasikan pesawat bomber B-26 Invader.

Sejarawan Hendri F Isnaeni menjelaskan Pope menjalankan misi pengeboman dengan sasaran sipil, militer, dan pelabuhan di wilayah timur Indonesia.

Pope kemudian dibebaskan pada 1962.

Sejarawan Asvi Warman Adam menyebut pembebasan itu terkait barter dukungan Amerika dalam persoalan Irian Barat.

-000-

Dalam pemberontakan APRA di Bandung pada 1950, keterlibatan Belanda juga disebut kuat.

Raymond Westerling, eks komandan KNIL, menolak hasil KMB dan mempertahankan bentuk federal.

Sejarawan Fredrik Willems menyebut pemberontakan APRA disetujui Pemerintah Belanda.

Cornelis van Dijk juga menulis keterlibatan intelijen militer Belanda dalam pendanaan APRA.

Di titik ini, “asing” bukan sekadar kata.

Ia menjadi bagian dari pertarungan nyata atas bentuk negara, kendali militer, dan warisan kolonial.

Soekarno, Anti-Nekolim, dan Politik Ketakutan

Presiden Soekarno mempopulerkan perlawanan terhadap Neo Kolonialisme dan Imperialisme, atau Nekolim.

Pengalaman dijajah membentuk insting politiknya.

Asvi Warman Adam menyebut sikap keras Soekarno tidak lepas dari pengalaman hidupnya sejak kecil hingga mahasiswa.

-000-

Soekarno menjadikan Indonesia tuan rumah Konferensi Asia Afrika 1955.

Itu momentum penting bagi negara Global South, yang kelak berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

Di panggung global, anti-asing menjadi bahasa solidaritas.

Namun di panggung domestik, bahasa yang sama dapat menjadi alat disiplin.

-000-

Konfrontasi Malaysia 1963–1966 memperlihatkan bagaimana “asing” menjadi simbol musuh politik.

Soekarno menyebut Malaysia sebagai proyek Nekolim Inggris.

Slogan “Ganyang Malaysia” dan “Inggris kita linggis, Amerika kita setrika” membakar semangat perlawanan.

Soekarno bahkan keluar dari PBB pada 7 Januari 1965 saat Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap.

-000-

Namun narasi anti-asing juga merembet ke kebudayaan.

Soekarno mencibir musik Barat sebagai “ngak-ngik-ngok” dan menerbitkan Penetapan Presiden No. 11/1963 KUHP yang melarang musik berbau Barat.

Koes Bersaudara ditahan karena menyanyikan lagu The Beatles.

Alat musik disita, dan mereka dipenjara tiga bulan.

Di sini, “asing” berubah menjadi kategori kultural.

Ia bukan lagi soal tank dan diplomasi, melainkan soal selera musik dan identitas.

1965–1966: Tragedi, Versi-versi, dan Bayang Intervensi

G30S 1965 mengguncang politik Indonesia dan menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Soekarno.

Setidaknya ada lima versi tentang dalang G30S, termasuk dugaan intervensi Amerika Serikat melalui operasi intelijen CIA.

Sesudahnya, Indonesia memasuki masa gelap pembantaian massal 1965–1966.

-000-

Peneliti Jess Melvin, lewat The Army and the Indonesian Genocide (2018), menguraikan pembunuhan massal dilakukan tersentralisasi oleh militer di bawah kendali Soeharto.

Melvin mendasarkan temuannya pada hampir 3.000 halaman arsip militer di Aceh.

Ia menyebut ada rantai komando dari pusat hingga daerah, rapat-rapat penumpasan, dan pembagian senjata kepada warga sipil.

-000-

Dalam The Jakarta Method (2020), Vincent Bevins menulis TNI Angkatan Darat mendapat dukungan Pemerintah AS dalam operasi antikomunis.

Bevins menyebut adanya telegram 14 Oktober 1965 yang dideklasifikasi tentang suplai handy-talkie Motorola untuk Angkatan Darat.

Ia juga menulis peran media internasional menyebarkan propaganda antikomunis yang dibuat Mayjen Soeharto.

Bevins menilai narasi penyiksaan Gerwani tidak berbasis fakta.

Ia menyebut sejarawan Benedict Anderson membuktikan tujuh orang di Halim tidak disiksa.

-000-

John Roosa dalam Dalih Pembunuhan Massal (2006) mengungkap dukungan dana Kedubes AS.

Kedubes disebut mentransfer Rp 50 juta untuk KAP-Gestapu, melalui Adam Malik.

Roosa juga menulis pengakuan Robert Martens tentang pemberian daftar nama beberapa ribu kader PKI.

TNI membantah sejumlah temuan itu.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Wuryanto menyatakan TNI berpedoman pada hasil Mahkamah Militer Luar Biasa dan saksi sejarah.

-000-

Tragedi 1965 memperlihatkan simpul paling rapuh dari narasi “asing”.

Ia bisa menjadi pintu masuk pembacaan geopolitik.

Namun ia juga bisa menjadi alasan untuk membenarkan kekerasan, jika dipakai tanpa batas moral.

Orde Baru, Investasi Asing, dan Pertanyaan Kedaulatan Ekonomi

Peralihan dari Soekarno ke Soeharto membawa perubahan besar terhadap investasi asing.

Soekarno dikenal ketat dan memopulerkan istilah “berdikari”.

Soeharto membuka keran investasi lebih luas.

-000-

ANRI mencatat penyusunan regulasi investasi asing sudah dikerjakan sejak 1953.

UU No. 78 terbit pada 1958, lalu dicabut pada 1965.

Di era Orde Baru, terbit UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Itu menjadi UU pertama Orde Baru.

-000-

Kompas.id menulis Freeport termasuk perusahaan awal yang menikmati kebijakan tersebut.

Pada 1967 Freeport menandatangani kontrak karya dengan rezim Orde Baru dan memulai kerja pertambangan di Papua.

Sejarah ekonomi kemudian dipenuhi pertanyaan tentang manfaat, biaya sosial, dan rasa adil antardaerah.

-000-

Peristiwa Malari 1974 menjadi salah satu ledakan sosial terkait penanaman modal asing.

Mahasiswa memprotes kebijakan ekonomi dan menolak simbol dominasi modal.

Kerusuhan menewaskan 11 orang, melukai 300, dan membuat 775 orang ditahan.

Malari pecah bertepatan dengan kunjungan PM Jepang Kakuei Tanaka.

Di sini, “asing” hadir sebagai kecemasan ekonomi, bukan hanya ancaman militer.

George Soros, Teori Konspirasi, dan Politik Kecurigaan

Di era modern, “asing” sering berwajah lebih kabur.

Ia bisa berupa tokoh finansial global seperti George Soros.

Soros dituding terkait krisis Asia 1997, termasuk oleh PM Malaysia Mahathir Mohammad.

-000-

Namun Soros membantah.

Dalam pemberitaan detik.com 13 Desember 2006, Soros menyatakan tidak mengambil posisi di pasar uang beberapa bulan sebelum krisis.

Ia mengaku merugi di Indonesia, dan menyebut regulator lalai menjaga aturan main.

Foto penandatanganan letter of intent IMF 15 Januari 1998 juga menjadi simbol kuat.

Soekarno menolak ketergantungan, Orde Baru bernegosiasi dengan lembaga global, dan publik menyimpan trauma.

-000-

Kompas.id menulis narasi Soros kembali marak di media sosial.

Artikel Sputnik 31 Agustus 2025 menuding Soros dan NED sebagai dalang, tanpa mengelaborasi bukti rinci.

Polisi menangkap sejumlah aktivis dan demonstran usai kerusuhan.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mengakui polisi berupaya mengaitkan aktivitas Lokataru dengan tuduhan menerima dana asing.

-000-

BBC dan CNN mencatat, Soros juga jadi momok di berbagai negara.

Emily Tamkin, penulis The Influence of Soros (2020), menyebut kombinasi partisanhip, teori konspirasi, dan antisemitisme membuat narasi itu efektif.

Di sini, “asing” menjadi perangkat retorika.

Ia mampu menempel pada siapa pun, bahkan ketika bukti tidak hadir.

Isu Besar Indonesia: Kedaulatan, Demokrasi, dan Literasi Publik

Tren “antek asing” berkaitan dengan isu besar yang menentukan masa depan Indonesia.

Pertama, kedaulatan politik.

Sejarah menunjukkan intervensi asing bisa nyata, dari PRRI/Permesta hingga dinamika Perang Dingin.

Namun kedaulatan juga bisa rapuh ketika tuduhan menjadi pengganti pembuktian.

-000-

Kedua, kedaulatan ekonomi.

Perdebatan investasi asing, UU PMA, Freeport, hingga Malari memperlihatkan dilema klasik.

Indonesia butuh modal dan teknologi, tetapi juga butuh kendali, transparansi, dan keadilan.

-000-

Ketiga, kesehatan demokrasi.

Narasi “asing” dapat memperkuat kewaspadaan.

Namun ia juga bisa mempersempit ruang sipil bila dipakai untuk menstigma aktivis, oposisi, atau kelompok kritis sebagai “boneka”.

Dalam sejarah, bahasa politik semacam ini pernah membungkam.

Larangan musik “ngak-ngik-ngok” adalah contoh bagaimana label ideologis dapat menyeberang ke ranah privat.

Pelajaran Konseptual: Mengapa “Asing” Mudah Menjadi Momok

Sejarah Indonesia memperlihatkan pola berulang.

Saat negara berada dalam krisis, publik mencari penjelasan yang sederhana, tegas, dan menunjuk pelaku.

“Asing” memenuhi kebutuhan itu.

-000-

George Orwell, melalui Animal Farm, menggambarkan bagaimana rezim memelihara momok agar warga patuh.

Tokoh Snowball dijadikan kambing hitam, bahkan ketika jejaknya tak lagi jelas.

Analogi ini relevan sebagai peringatan, bukan sebagai vonis.

-000-

Howard Phillips Lovecraft menulis bahwa emosi tertua dan terkuat adalah rasa takut.

Ketakutan tertua adalah takut pada sesuatu yang asing.

Kalimat itu menjelaskan daya hidup narasi “antek asing”.

Ia menyasar naluri, bukan hanya nalar.

Referensi Luar Negeri: Pola yang Serupa

Di luar negeri, pola “dalang asing” juga berulang.

BBC mencatat Soros disebut “orang yang membuat bangkrut Bank of England” pada 1992.

Di Amerika Serikat, Soros kerap dituduh mendanai aksi tertentu tanpa bukti sahih.

Tuduhan itu mengeras pada era polarisasi politik.

-000-

Kasus-kasus ini menunjukkan kemiripan dengan Indonesia.

Ketika masyarakat terbelah, nama asing menjadi simbol yang mudah dipakai untuk mengonsolidasikan kubu.

Ia juga mudah diproduksi ulang menjadi konten viral.

Rekomendasi: Menanggapi dengan Dewasa, Tanpa Menafikan Sejarah

Isu “antek asing” sebaiknya ditanggapi dengan dua sikap sekaligus, yakni kewaspadaan dan ketelitian.

Kewaspadaan mengakui bahwa intervensi asing pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.

Ketelitian menuntut bukti dan konteks sebelum menuduh.

-000-

Pemerintah perlu memperjelas batas antara peringatan strategis dan tuduhan politik.

Jika ada indikasi campur tangan asing, jalurnya adalah penegakan hukum, audit kebijakan, dan diplomasi yang terukur.

Bukan insinuasi yang memperlebar kecurigaan publik.

-000-

Media perlu disiplin pada verifikasi.

Teori konspirasi tentang tokoh global harus diperlakukan sebagai klaim yang wajib diuji, bukan bahan bakar trafik.

Ruang redaksi juga perlu memberi konteks sejarah, agar publik tidak terjebak pada analogi yang menyesatkan.

-000-

Masyarakat sipil dan kampus perlu memperkuat literasi politik dan literasi digital.

Sejarah seperti 1948, 1958, 1965, 1974, dan 1998 mengajarkan bahwa emosi massa mudah diarahkan.

Literasi adalah rem yang menjaga demokrasi tetap waras.

-000-

Dan para pemimpin, siapa pun mereka, perlu ingat satu hal.

Bahasa yang dipilih pemegang kuasa bukan hanya menggambarkan realitas.

Bahasa juga membentuk realitas, lalu menentukan siapa yang aman dan siapa yang dicurigai.

-000-

Di ujung perdebatan ini, Indonesia membutuhkan keberanian untuk melindungi kedaulatan tanpa mengorbankan akal sehat.

Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari ancaman.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membedakan ancaman nyata dari ketakutan yang dipelihara.

-000-

“Emosi tertua dan terkuat bagi manusia adalah rasa takut, dan ketakutan yang tertua serta terkuat adalah takut akan sesuatu yang asing.”

Kalimat Lovecraft itu layak dibaca sebagai cermin.

Ia mengingatkan bahwa keberanian sejati dimulai dari pikiran yang jernih.