Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menilai pengelolaan izin tambang bukan faktor utama yang memicu kisruh internal di tubuh PBNU. Karena itu, ia menyebut pengembalian izin pengelolaan tambang kepada pemerintah tidak serta-merta mengakhiri konflik.
"Mengenai soal tambang, ya? Kenapa isu tambang ini muncul, karena NU dapat tambang, karena NU mendapatkan konsesi tambang. Seandainya tidak ada konsesi tambang itu apakah (konflik) tidak terjadi hal seperti ini? Ya belum tentu juga," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025.
Menurut Gus Yahya, perpecahan di internal PBNU dipengaruhi adanya perbedaan, termasuk perbedaan kepentingan. Ia menyatakan akan mendalami faktor utama yang menyebabkan perpecahan tersebut.
"Tentu kita ini mendalami masalah ini dengan baik. Karena perbedaan itu biasanya karena ada perbedaan pentingan, dan itu isunya bisa macam-macam, kita akan lihat nanti," ucapnya.
Terkait kemungkinan mengembalikan izin konsesi tambang kepada pemerintah sebagai salah satu jalan keluar, Gus Yahya mengatakan hal itu akan dibahas melalui musyawarah terlebih dahulu.
"Apakah (tambang) perlu dikembalikan (ke pemerintah) gitu atau tidak? Ya kita lihat nanti. Ini kan saya sudah jelaskan sejak awal, kami ini tidak minta, tidak nuntut, tidak nanya-nanya. Tiba-tiba pemerintah membuat kebijakan seperti ini," kata dia.
Gus Yahya menegaskan konsesi tambang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari agenda kenegaraan. Ia juga menyebut pengelolaannya tidak dapat dilakukan NU sendiri, melainkan perlu menggandeng pihak swasta serta berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah.
