Informasi bohong atau hoaks terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 marak beredar di media sosial. Salah satu yang muncul terbaru adalah klaim tautan pendaftaran BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk periode April–Juni 2026.
Dalam klaim tersebut, tautan pendaftaran mengarahkan pengguna ke sebuah situs yang meminta data pribadi, seperti nama sesuai KTP dan nomor telepon. Kemnaker mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan program BSU 2026, terutama yang memuat tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi penipuan.
Kemnaker menegaskan, BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi terkait BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id serta media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Sejumlah hoaks yang beredar di media sosial antara lain mencantumkan narasi seolah-olah BSU kembali cair senilai Rp600.000 dan mengajak masyarakat segera mendaftar melalui tombol atau menu “daftar”. Dalam beberapa unggahan, tautan tersebut mengarah ke halaman yang menampilkan formulir digital dan meminta data pribadi, termasuk nama lengkap serta nomor Telegram.
Salah satu klaim yang beredar menyebut BSU periode April–Juni 2026 sebesar Rp600.000 dan disertai poster bertuliskan “BSU cair lagi Rp600 ribu” serta “Kemnaker resmi menyalurkan Bantuan Subsidi Upah untuk periode April–Juni 2026”. Unggahan semacam ini disertai menu pendaftaran yang, ketika diklik, membawa pengguna ke situs yang meminta data pribadi.
Hoaks lain beredar jelang Lebaran, menampilkan poster digital bertuliskan “BSU (Bantuan Subsidi Upah) Klaim Sekarang” dan “BSU Rp.600RB siap dicairkan”. Tautan dalam unggahan tersebut mengarahkan ke halaman formulir yang meminta data seperti nama sesuai E-KTP, nomor Telegram, provinsi, dan jenis kelamin.
Selain itu, terdapat pula klaim tautan untuk mengecek status penerima BSU 2026. Unggahan ini menampilkan narasi “kabar gembira pekerja” dan poster yang mengajak publik mengecek status penerimaan BSU. Namun, tautan yang disertakan kembali mengarah pada halaman yang meminta data pribadi, termasuk nomor Telegram.
Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap tautan yang meminta pengisian data pribadi dengan mengatasnamakan BSU. Untuk memastikan kebenaran informasi, publik diminta merujuk hanya pada kanal resmi Kemnaker, yakni laman bsu.kemnaker.go.id dan akun media sosial resmi kementerian.
