Ikatan Keluarga Madura DKI Jakarta (IKAMA DKI Jakarta) menyatakan kekecewaan terhadap kinerja serta transparansi pengelolaan anggaran di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur di Jakarta. Menjelang arus mudik 2026, organisasi perantau itu menilai dukungan dan fasilitas bagi warga Jawa Timur di ibu kota masih terbatas serta cenderung birokratis.
Sekretaris IKAMA DKI Jakarta, Alfian Romadhoni, menilai Badan Penghubung sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jakarta semestinya menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perantau, khususnya warga Madura yang hendak pulang kampung.
“Kami melihat ada tembok besar bernama birokrasi yang kaku. Padahal, dana APBD Jawa Timur yang dialokasikan untuk operasional dan pelayanan masyarakat seharusnya dirasakan langsung manfaatnya oleh para perantau, terutama saat momentum krusial seperti mudik tahun ini,” kata Alfian dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.
IKAMA DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan terkait pelayanan mudik 2026. Pertama, mereka menyoroti minimnya transparansi penggunaan anggaran. IKAMA mendesak Badan Penghubung membuka secara jelas rincian penggunaan dana yang bersumber dari APBD, terutama yang berkaitan dengan program pelayanan masyarakat dan fasilitas bagi perantau saat mudik.
Kedua, IKAMA menilai mekanisme pelayanan terlalu kaku dan administratif. Menurut mereka, prosedur yang berbelit membuat sebagian warga perantau kesulitan memperoleh bantuan atau fasilitas pendukung perjalanan mudik.
Ketiga, IKAMA menilai kurangnya program nyata bagi masyarakat perantau pada momentum mudik 2026. Mereka menyebut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, perhatian pemerintah daerah terhadap warga perantau dinilai belum optimal.
“Kami ini warga Jawa Timur yang berkontribusi pada ekonomi daerah melalui remitansi. Kami tidak butuh sambutan formalitas, yang kami butuhkan adalah kehadiran nyata pemerintah di perantauan. Jika pengelolaan dana APBD untuk pelayanan publik ini tetap tertutup dan kaku, maka patut dipertanyakan akuntabilitas kinerjanya,” ujar Alfian.
Selain menyampaikan kritik, IKAMA DKI Jakarta mendesak pemerintah provinsi dan legislatif daerah segera mengevaluasi kinerja Badan Penghubung Daerah di Jakarta. Mereka juga meminta adanya audit transparansi terhadap penggunaan anggaran yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat perantau.
IKAMA turut meminta perhatian langsung dari DPRD Provinsi Jawa Timur serta pimpinan pemerintah daerah agar memastikan anggaran publik benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. “Jangan sampai APBD Jatim hanya habis untuk urusan internal kantor perwakilan saja, sementara rakyatnya yang sedang berjuang pulang ke kampung halaman dibiarkan tanpa perhatian yang maksimal,” kata Alfian.
Di akhir pernyataannya, IKAMA DKI Jakarta menyatakan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi demonstrasi maupun audiensi terbuka dengan pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur apabila tuntutan transparansi dan evaluasi kinerja tidak segera ditindaklanjuti.
