Jatuhnya Bashar al-Assad dari kekuasaan pada 8 Desember 2024 disebut sebagai perkembangan geopolitik besar yang berlangsung cepat dan tak terduga. Peristiwa ini memicu perdebatan mengenai bagaimana Iran akan membangun kembali relasinya dengan Suriah di bawah kepemimpinan baru di Damaskus.

Bagi Teheran, runtuhnya pemerintahan Assad dinilai berdampak besar terhadap doktrin “pertahanan ke depan” dalam kebijakan luar negeri Iran yang kerap dikaitkan dengan konsep “Poros Perlawanan”. Setelah peristiwa tersebut, sejumlah pernyataan dari pejabat tinggi Iran—terutama Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan pimpinan Garda Revolusi—menimbulkan kekhawatiran di Damaskus.

Menteri Luar Negeri Suriah, As’ad al-Shaibani, menyatakan tak lama setelah 8 Desember 2024 bahwa pernyataan-pernyataan dari Iran bertujuan mencampuri urusan dalam negeri Suriah dan menghasut rakyat. Di saat yang sama, muncul pula pesan yang lebih hangat dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dan Kementerian Luar Negeri Iran kepada pemerintah Suriah yang baru. Ragam pernyataan ini dipandang mencerminkan belum adanya keputusan yang jelas di Teheran tentang arah hubungan dengan Suriah baru, di tengah kebingungan dan kekecewaan mendalam.

Di sisi lain, Rusia bergerak cepat membangun komunikasi dengan Ahmad al-Sharaa yang memimpin Suriah setelah runtuhnya rezim Ba’ath. Moskow mengirim delegasi tingkat tinggi ke Damaskus untuk bertemu Presiden Suriah. Namun, membangun kembali hubungan Iran–Suriah disebut tidak akan semudah relasi Moskow–Damaskus, meski keduanya sebelumnya sama-sama menjadi pendukung utama pemerintahan Assad.

Penunjukan utusan khusus Iran

Salah satu sinyal keinginan Iran untuk tetap terhubung dengan Damaskus ditunjukkan melalui penunjukan diplomat senior Mohammad Reza Raouf Sheibani sebagai perwakilan khusus di Suriah, sekitar satu bulan setelah Assad meninggalkan Damaskus. Sheibani dikenal berpengalaman di kawasan: ia pernah menjadi Duta Besar Iran untuk Lebanon pada 2005 dan bertugas saat perang 2006 antara Hizbullah dan Israel; kemudian menjadi Duta Besar Iran untuk Suriah pada 2011 dan berada di Damaskus pada masa paling sengit perang saudara. Ia juga pernah bertugas sebagai duta besar di Tunisia dan Libya serta menjabat Wakil Menteri Luar Negeri urusan Timur Tengah. Sebelum penunjukan terbaru ini, ia menjadi perwakilan khusus Araqchi untuk urusan Asia Barat.

Rencana tiga tahap: memantau, kontak tidak langsung, lalu diplomasi bertahap

Menurut paparan yang beredar, Iran disebut tidak akan tergesa-gesa mengambil langkah resmi untuk memulihkan hubungan diplomatik penuh dengan Damaskus. Dalam masa transisi Suriah, Iran diperkirakan memilih mengamati situasi secara saksama sambil menjajaki jalur komunikasi melalui negara yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah baru Suriah, seperti Turki dan Qatar.

Rencana yang digambarkan sebagai kebijakan tiga tahap mencakup:

Tahap pertama: pemantauan dan negosiasi. Iran memantau perkembangan di Suriah dan berkonsultasi dengan negara-negara berpengaruh. Dalam kerangka ini, Sheibani disebut bertemu di Moskow dengan perwakilan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia untuk membahas perkembangan terbaru di Suriah. Ia juga diperkirakan menjaga kontak erat dengan Kementerian Luar Negeri Turki dan Qatar untuk mendiskusikan situasi Suriah.

Tahap kedua: kontak tidak langsung. Setelah fase pemantauan dan negosiasi, Iran diperkirakan masuk ke tahap komunikasi tidak langsung dengan Damaskus melalui mediator. Qatar dan Turki disebut sebagai dua kandidat utama perantara. Kedua negara itu bisa dipilih salah satu atau digunakan bergantian, tergantung isu yang dibahas, untuk menjamin adanya komunikasi antara kedua pihak.

Dalam tahap ini, isu-isu utama yang disebut akan dibicarakan antara lain penagihan utang Suriah kepada Iran serta peninjauan kembali perjanjian ekonomi dan bilateral yang ditandatangani pada era Assad, termasuk menentukan mana yang akan dilanjutkan dan mana yang akan dibatalkan.

Tahap ketiga: pertemuan di negara ketiga dan pemulihan diplomatik bertahap. Pada fase ini, direncanakan pertemuan antara menteri luar negeri kedua negara di negara ketiga. Pertemuan tersebut disebut dapat membuka jalan bagi pemulihan hubungan diplomatik secara bertahap, dimulai dengan penunjukan kuasa usaha.

Meski demikian, sejumlah faktor dinilai bisa memperlambat proses, termasuk jejak peristiwa 2011–2024, kompleksitas masa transisi Suriah, kesulitan yang dihadapi pemerintah baru, serta tantangan internal dan eksternal Iran. Dalam gambaran ini, Iran disebut tetap berupaya mengembalikan pengaruhnya di Suriah melalui langkah-langkah yang bertahap.

Sikap pemerintah baru Suriah

Di Damaskus, Presiden Ahmad al-Sharaa dan Menteri Luar Negeri As’ad al-Shaibani menyatakan tidak menutup pintu bagi pemulihan hubungan dengan Iran. Al-Shaibani mengatakan Suriah bertujuan membangun kembali hubungan dengan Rusia dan Iran, serta mengaku telah menerima pesan positif terkait hal itu.

Adapun Ahmad al-Sharaa, dalam pernyataan pertamanya tentang Iran tiga pekan setelah jatuhnya rezim Assad, menekankan keinginan membangun hubungan yang seimbang dengan semua pihak. Ia juga menyebut “luka yang mereka sebabkan masih ada”, sekaligus menyatakan Suriah telah menjalankan kewajiban terhadap Kedutaan Besar Iran di Suriah. Ia berharap ada pernyataan positif dari Iran dan menilai Teheran seharusnya berpihak kepada rakyat Suriah.

Kemarahan publik dan hambatan normalisasi

Di tengah sinyal keterbukaan itu, disebut ada tantangan besar berupa kemarahan publik Suriah terhadap Iran. Dalam kunjungan ke Damaskus dua minggu setelah jatuhnya rezim Assad, penulis opini ini menyebut bertemu beragam tokoh Suriah—dari pejabat hingga warga—dan mendapati kemarahan terhadap Iran dinilai lebih besar dibandingkan terhadap Rusia. Kondisi ini disebut berpotensi membuat penerimaan publik terhadap pemulihan hubungan diplomatik memerlukan waktu panjang.

Jurnalis Suriah Hamza Khidr mengatakan pemerintah baru Suriah memiliki keberatan untuk menjalin hubungan dengan Iran, dengan alasan dukungan mutlak Teheran terhadap Assad dan upaya menyebarkan proyek-proyeknya di Suriah. Ia menilai Iran berusaha mengubah Suriah menjadi wilayah yang tunduk pada pengaruhnya, sehingga dukungan Iran kepada Assad dipandang berbeda dari dukungan Rusia. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya hubungan, namun memperkirakan sifatnya akan terbatas dan tidak strategis seperti pada masa Assad, lebih menyerupai hubungan Iran dengan Turki dan negara-negara Teluk.

Kepala Pusat Studi Iran, Dr. Sarhan Afajan, berpandangan bahwa membangun hubungan Iran–Suriah akan sulit karena pemerintah baru Suriah menunjukkan kehati-hatian terhadap Iran. Ia juga menilai Iran tidak akan terburu-buru dan akan memantau perkembangan sebelum mengambil langkah.

Jurnalis Suriah lainnya, Khalid Abduh, menyebut hubungan kedua negara tidak akan terbentuk dalam waktu dekat. Menurutnya, hubungan tidak bisa kembali normal seperti pada masa Assad. Ia memperkirakan komunikasi mungkin dimulai secara terbatas melalui mediator atau lembaga intelijen, namun peluang mengembalikan hubungan erat yang pernah ada dinilai kecil. Abduh juga menegaskan bahwa pemulihan hubungan tanpa persetujuan rakyat Suriah dianggap mustahil, seraya menyebut luka publik masih ada dan kemarahan terhadap Iran belum mereda.

Prioritas Damaskus dan pilihan Teheran

Secara keseluruhan, pemerintah baru Suriah disebut tidak menempatkan pemulihan hubungan dengan Iran sebagai prioritas utama. Fokus Damaskus dinilai berada pada pengelolaan masa transisi, pembangunan kembali negara, pemulihan keamanan, serta upaya pencabutan sanksi internasional. Sementara itu, Iran digambarkan memilih tidak tergesa-gesa dan akan terus memantau perkembangan di Suriah sebelum menentukan langkah dalam berhubungan dengan pemerintah baru di Damaskus.