Iran memasuki fase politik baru setelah pemerintah secara resmi mengumumkan kematian Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan udara yang dikaitkan dengan Israel dan Amerika Serikat pada Sabtu.
Pemerintah menyatakan kepemimpinan negara untuk sementara akan dijalankan oleh Presiden Masoud Pezeshkian bersama Kepala Lembaga Peradilan serta seorang anggota Dewan Garda Konstitusi. Pengumuman itu disampaikan pada Minggu dini hari, dengan merujuk pada ketentuan konstitusi Iran.
Analis politik Iran, Hussein Ruyvaran, memperkirakan pengganti Khamenei akan dipilih dalam beberapa hari mendatang. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, ia menilai proses pemilihan Pemimpin Tertinggi yang baru akan berlangsung lancar, serupa dengan transisi kepemimpinan setelah wafatnya Presiden Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter tahun lalu.
“Iran adalah negara yang memiliki sistem kelembagaan kuat. Proses pemilihan pemimpin tidak akan terpengaruh, bahkan dalam situasi perang sekalipun,” kata Ruyvaran.
Ruyvaran juga menyatakan kesiapan militer Teheran tidak melemah meski sejumlah petinggi negara dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Menurut dia, hal itu terlihat dari serangan balasan yang dilancarkan ke wilayah Israel serta sejumlah target lain di kawasan Teluk.
Ia menambahkan, institusi militer yang sebelumnya berada di bawah otoritas langsung Pemimpin Tertinggi diperkirakan tetap solid dan berpotensi meningkatkan respons sebagai bentuk pembalasan atas kematian para pemimpin mereka.
Televisi pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump lebih dahulu mengumumkan kabar tersebut.
Pemerintah Iran menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan meliburkan seluruh kantor pemerintahan selama tujuh hari.
Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dalam pernyataannya menyebut “kesyahidan Pemimpin Ali Khamenei akan menjadi titik awal kebangkitan besar melawan para tiran dunia.”
